Anton S. Sinery
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Meja Yunus F. Worait; Jacob Manusawai; Anton S. Sinery
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss1.304

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan TWA Gunung Meaja masih lemah sebagaimana terlihat dari 10 jenis kasus pelenggaran hukum dalam pengelolaan TWA Gunung Meja sejak tahun 2014. Kasus-kasus tersebut antara lain mencakup perburuan satwa, pengambilan tanah, pengambilan kayu (bulat), pembuatan kebun, pembuangan sampah, pembangunan perumahan, pemeliharaan areal jaringan listrik, perusakan fasilitas, pembangunan fasilitas air minum dan pembangunan tower yang semuanya dilakukan secara preventif dan hanya 1 kasus yang diperoses secara hukum walaupun tidak mencapai tahapan sesuai mekanisme hukum.
Kontribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) terhadap Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Manokwari Kornelis Manwas; Obed Nedjo Lense; Anton S. Sinery
JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Kehutanan Papuasia
Publisher : Fakultas Kehutanan UNIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss2.353

Abstract

Kewajiban IPHHK yang berada di Kabupaten Manokwari selama periode 2017-2021 telah menyumbangkan devisa bagi negara, namun disisi lain dengan keberadaannya apakah memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta IPHHK terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat hukum adat (MHA) masih relatif rendah (48%). Hal ini diduga karena secara legal para pemegang IPHHK tidak punya kewajiban khusus untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini diperparah lagi dengan pola kemitraan yang diterapkan oleh hampir semua pemegang IPHHK dalam pemungutan dan pengelolaan hasil hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mitra terkesan tidak peduli apalagi berkontribusi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar areal dalam hal ini MHA. Hasil analisis lanjutan menunjukkan terdapat korelasi yang erat antara peran serta IPHHK dan kondisi sosial ekonomi MHA.