Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mulawarman Law Review
Nurfaika Ishak
UIN Alauddin Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Nurfaika Ishak
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.834

Abstract

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, eksisnya sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Pendekatan penelitian hukum normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI dapat diselesaikan. Ombudsman masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada Ombudsman RI dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Nurfaika Ishak
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.834

Abstract

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, eksisnya sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Pendekatan penelitian hukum normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI dapat diselesaikan. Ombudsman masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada Ombudsman RI dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.
Co-Authors