Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nyuli: Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Benius
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Palangka Raya
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Proses Legislasi Pemekaran Daerah di Indonesia Agustin Teras Narang; Benius; Kisno Hadi; Revorlin Telaumbanua
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.46

Abstract

Tulisan ini mendeskripsi tentang desentralisasi, pemekaran daerah dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemekaran daerah telah dimoratorium (penghentian sementara) oleh pemerintah pusat, namun usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) masih terus ada dan di antara yang masuk melalui DPD sampai tahun 2001 adalah 173 usulan. Pemekaran daerah merupakan wujud implementasi prinsip desentralisasi. DPD selaku wakil provinsi dan wakil masyarakat daerah di pusat belum memiliki kewenangan memutuskan pembentukan DOB, kecuali berwenang mengusulkan dan membahas RUU menjadi UU serta mengawasi pelaksanaan UU yang menjadi kewenangannya. Tulisan ini diangkat dari hasil diskusi Kuliah Umum Keterlibatan DPD dalam Pemekaran Daerah di Indonesia yang selenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya. Tujuan tulisan ini, Pertama, mengkonstruksi pemekaran daerah di Indonesia dan dinamikanya; dan Kedua, deskripsi keterlitaban DPD dalam proses legislasi pemekaran daerah.
Co-Authors Agustin Teras Narang Kisno Hadi Revorlin Telaumbanua