Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nyuli: Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Fitri
Universitas Kristen Palangka Raya
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Fitri; Kisno Hadi; Radarmas
NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik Vol. 2 No. 2 (2021): NYULI, Jurnal Pemikiran Sosial dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56426/nyuli.v2i2.90

Abstract

Pelaksanaan Program Kerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maliku  Kabupaten Pulang Pisau Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan  pedoman wawancara. Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
Co-Authors Kisno Hadi Radarmas