Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Omnibus Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains Sambulugana
Muh Rizki Syafaat
Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING MENURUT UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Muh Rizki Syafaat
Maleo Law Journal Vol. 1 No. 1 (2017): April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Changes in the application of modern technological results are now widely cited as one of the causes for the occurrence of social change, including in the field of labor law. In the Act No. 13 of 2003 on Manpower does not mention explicitly about terms and outsourcing. The outsourcing model can be compared with the form of the charter agreement although it is not the same. The charter agreement can be likened to a regular contract system, while outsourcing itself is not a contract. Workers / laborers in the charter agreements can be likened to casual workers as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower NR: PER. 06 / MEN / 1985 on Protection of Daily Workers (PHL). PHL is a worker who works for an employer to do a particular job and may vary in time and volume of work by receiving wages based on daily attendance of the worker. Keywords :
PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR I/POJK.07/2013 Muhammad Rizki Syafaat
Maleo Law Journal Vol. 3 No. 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Authority of the Financial Services Authority in Providing Legal Protection to Consumers Based on Financial Services Authority Regulation Number I / Pojk.07 / 2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, namely the authority of the OJK regulates the service and settlement of consumer complaints against financial service businesses. If between the consumer and the financial services business do not reach an agreement to settle the complaint, the consumer can settle the dispute outside the court through an alternative dispute resolution agency determined by the OJK to realize a financial system that grows sustainably and is stable and is able to protect the interests of consumers and the public.  Keyword: Consumer Protection.
LEGAL POLICY OF GIVING MEDICINE FOR HEALTHCARE INSURANCE RECIPIENTS IN JUSTICE-BASED HOSPITALS: Legal Policy, Giving Medicine, Justice-Based PBI. Muhamad Rizki Syafaat
Omnibus Law Journal Vol. 1 No. 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.952 KB)

Abstract

Legal policies that prioritize the values of justice will bring prosperity. In health services, the values of justice should also be applied, especially for those who are the healthcare insurance recipients. There is no longer any neglect service of providing medicines for patients, especially patients who receive healthcare insurance at the hospital, therefore it is necessary to apply more supervision to health workers. So that in the future all problems related to medicine delivery services for healthcare insurance recipients at hospitals can be carried out properly and without discrimination. When talking about legal policies in health services, the regulations that have been made should lead to how the community, especially the poor and the underprivileged, in this case, is the healthcare insurance recipients (PBI) must get services that are fair and without any discrimination. And to avoid losses that will have an impact on both parties, both the hospital as the provider of health services and the patient as the recipient of health services, so that there is no civil lawsuit.
Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu: Customs Supervision of Intellectual Property Rights on Imported Goods at Palu City Customs Office Ahmad; budimah; Muh. Rizki Syafaat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1916

Abstract

Tujuan penelitian adalah umtuk mengetahui pengawasan Bea Cukai terhadap HAKI pada barang impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu dan untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan HAKI di kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran HKI, di antaranya melalui skema ex-officio dan judicial. Dalam skema ex-officio terdapat beberapa langkah yang dilakukan di antaranya proses rekordasi, detensi, penangguhuan sementara, dan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar HKI. Sementara jika melalui skema judicial, pelaksanaannya lebih sederhana melalui penangguhan sementara, dan pemeriksaan fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya Bea Cukai dan Dirjen HKI, melakukan sosialisai lebih luas terkait skema ex-officio dan judicial kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pemegak hak merek dan hak cipta pada khususnya.
Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu: Settlement of Certified Property Disputes Through Mediation by Palu City's National Land Agency Muh. Fajri Nurahmin; Maisa; Muh. Rizki Syafaat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i6.1919

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. (2) Untuk Mengetahui Kendala apasaja yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Sampel penelitian, Pegawai yang bertugas dalam proses Penertiban Sertifikat Tanah Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional Kota Palu yang diambil secara non random sampling. Hasil penelitian adalah (1) Bahwa terhadap Proses penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dilakukan dengan teknik mediasi sesuai dengan Petunjuk teknis No.05/juknis/d.v/2007 Tentang mekanisme pelaksanaan mediasi. (2) kendala-kendala dalam sengketa pertanahan untuk penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertifikat melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dibagi dalam kendala-kendala yang berasal dari eksternal dan internal. Saran-saran diajukan : (1) Diharapkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palu melakukan sosialisasi dalam hal proses pendaftaran tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah dengan maksimal agar terhindar dari persoalan yang dapat timbul di kemudian hari seperti sertifikat ganda, batas tanah yang saling tumpang tindih antara masyarakat. (2) Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional Kota Palu dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat menunjuk pihak mediator yang sudah mempunyai sertifikat mediator bukan menunjuk berdasarkan jabatan yang ada dalam struktur pertanahan.
STRATEGI YANG DI LAKUKAN APARAT KELURAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI KELURAHAN TALISE VALANGGUNI Muhamad Rizki Syafaat
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.434 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2426

Abstract

Provinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah yang juga berdampak atau terinfeksi wabah virus Covid 19.Sebagai salah satu provinsi dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang cukup besar, tentu Sulawesi Tengah berpotensi besar terjadi penularan Covid 19. Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terkecuali menjadi daerah berpotensi penyebaran Covid 19. sebagian besar masyarakat Kelurahan Talise Valangguni memiliki kesadaran akan bahaya Covid 19 dan melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid 19, terbukti dengan berhasil menekan angka penyebaran Covid 19 dan tidak terdapatnya wilayah zona merah di kelurahan tersebut dan menyisakan 3 RT dengan zona kuning. yang diberlakukan oleh aparat kelurahan dapat dikatakan efektif di Kelurahan Talise Valangguni terbukti dengan tidak adanya kasus positif covid 19 kelurahan Talise Valagguni
Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Palu: Juridical Overview of the Electronic Mortgage Object Auction Process at the Palu Wealth and Auction Service Office Junaeni; Irmawaty; Muhamad Rizki Syafaat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i9.2779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelelangan objek hak tanggungan secara elektronik di kantor pelayanan kekayaan dan lelang Palu. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam proses pelelangan objek hak tanggungan secara elektronik di kantor kekayaan negara dan lelang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelelangan objek hak tanggungan secara elektronik di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang mulai dari tahap persiapan lelang berupa pengajuan permohonan lelang dan penetapan tempat, tanggal dan hari pelaksanaan lelang, dan pengumuman jadwal lelang ke masyarakat,. Tahap pelaksanaan lelang yang meliputi cara penetapan peserta lelang, cara penawaran lelang dan pembayaran serta penyerahan dokumen lelang. Tahap pembuatan risalah lelang dan tahap administrasi perkantoran dan pelaporan. (2) Proses pelaksanaan lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang palu memiliki hambatan yakni kurangnya pembeli yang di latarbelakangi kurangnya minat terhadap objek jaminan yang akan di lelang dan adanya gugatan dari debitur atau pihak ketiga. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang diharapkan dapat rutin melakukan sosialisai terkait kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang palu dan pengetahuan seputar lelang dan proses lelang dimasyarakat.(2)pihak kreditur hendaklah lebih meningkatkan sosialisasi kepada debitur tentang resiko yang terjadi apabila debitur cacar janji dan dan KPKNL melakukan peninjauan terhadap debitur sebelum pelaksanaan pelelangan untuk menghindari adanya gugatan dari debitur atau pihak ke tiga.
Co-Authors Ahmad budimah Irmawaty Junaeni Maisa Maisa Muh. Fajri Nurahmin