<![CDATA[Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan untuk mengatasi permasalahan mutu pendidikan nasional yang belum dapat diunggulkan dan belum mampu bersaing didunia internasional serta kesenjangan mutu antar wilayah dan antar sekolah dicoba diatasi dengan memberlakukan standar nasional pendidikan. Sehingga pemerintah menyusun konsep Sekolah Dasar Standar Nasional. Implementasi kebijakan SDSN yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan pendidikan di Indonesia yang mampu bersaing baik secara nasional, maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Dasar Standar Nasional serta untuk mengetahui pengaruh dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Dasar Standar Nasional yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan pada Sekolah Dasar Standar Nasional yang memiliki prestasi paling tinggi dan paling rendah berdasarkan nilai UASBN Tahun 2010 dan salah satu SD non SN.Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan Sekolah Dasar Standar Nasional yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga sejak tahun ajaran 2008/2009 belum dilaksanakan secara optimal, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, diantaranya adalah beberapa SDSN tidak memperhatikan atau mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian standar pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana serta mutu pendidikan. Sedangkan kewenangan dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebagai pembina atau pengawas implementasi kebijakan SDSN tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan terjadi overlapping pekerjaan antara implementasi kebijakan SDSN, dengan kebijakan lain yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SDSN diantaranya dukungan sumberdaya dalam implementasi kebijakan SDSN masih sangat terbatas.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Dasar Standar Nasional]]>
