Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal Presumption of Law IBLAM Law Review Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Suta Ramadan
Universitas Bandar Lampung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BOM DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN LAUT PULAU SEBUKU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) Bella Cahya Ningrum; I Ketut Siregig; Suta Ramadan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.779 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.52

Abstract

The illegal act of fishing with explosives is currently regulated by Law No. 45 of 2009 on Fisheries, which states several legal provisions, including that waters are under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone, and are based on international provisions containing fish resources and potential fish farming land. In this work, a normative juridical approach and an empirical approach were used as research methods. Data is gathered through library research and field studies. The Defendant employed explosives in the shape of 6 (six) big bottles and 4 (four) tiny bottles obtained by purchasing 4 (four) kilograms of Ampo powder and then assembling them in a way that they could be used to bomb fish in order to carry out his action. The imposition of a crime in this case has the goal of not only punishing people who commit crimes, but also of fostering and educating people, so the judge believes that the sentence imposed on the defendant was appropriate and commensurate with his actions, based on aggravating and mitigating circumstances.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kautsar Gusti Cakra; Suta Ramadan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.597 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.17-25

Abstract

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan serta bisa mengancam masa depan seseorang anak. tentang inilah yang menjadi sebab Indonesia mendirikan Undan gUndan g No.35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Pendekatan yang dalam studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil studi yang sesuai serta rasional. Melalui fakta-fakta yang dijumpai dalam sidang, keterangan yang diserahkan , serta keterangan para saksi dan juga alat bukti apabila tersangka dengan terencana mengerjakan kekersana seksual anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak Pasal 76D “tiap orang dilarang mengerjakan kekerasan alias ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Dalam vonis Nomor : 438/Pid.Sus/2022/PN Tjk sidang Hakim pidana pada tersangka Hafidz Mulky bin Ahmad Sanusi oleh lantaran itu dengan pidana kurungan sepanjang 10 (10) Tahun dan hukuman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan determinasi seandainya hukuman tidak dibayar diubah dengan 6 (6) bulan kurungan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak.
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA Muhammad Ade Rafli; Erlina Bachri; Suta Ramadan
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4497

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Dasar pertimbangan dari Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang yaitu nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual digunakan untuk pengajuan utang bagi para pelakunya. Terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekraf, hal itu dikarenakan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekraf bisa dikatakan belum jelas dan konkret sehingga dikhawatirkan regulasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, menurut OJK masih ada beberapa halangan yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekraf dan perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan maupun non bank dalam PP tersebut.
TELOLET HORN SETTINGS BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA Yulia Hesti; Suta Ramadan; Aprinisa Aprinisa; Pika Sari
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i2.321

Abstract

The use of telolet horns is currently increasingly popular in Indonesia. Telolet horn is a type of horn that produces a unique and distinctive sound. The phenomenon of "Om telolet om" or the use of the telolet horn makes many children carry out activities on the road that endanger traffic. Function of the Telolet Horn for Vehicles The horn functions as a means of communication with other road users and can make the surrounding community and road users happy. Setting Telolet Horn Based on Legislation in Indonesia where motorized vehicles operating on the road must have passed the vehicle-worthiness test and meet the technical requirements contained in other laws and regulations, one of which is the sound of a horn. The sound setting for the horn is regulated in Article 69 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, the sound of the horn as referred to in Article 64 paragraph (2) letter f has a minimum of 83 (eighty three) decibels or dB (A) and a maximum of 118 (one hundred eight fifteen) decibels or dB (A). The horn must be used according to its function so as not to harm road users and cause accidents to other motorists. It is hoped that the government will be able to make regulations specifically regarding the implementation of standard horn sounds.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung Suta Ramadan; Atika Putri Jayanti; Aldi Yansah; Raudatul Zanah Al-Zahra
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1586

Abstract

This study investigates crimes in property and object crimes, focusing on the "Land Mafia in Lampung Province" case which occurred in South Lampung. This research aims to (1) find out and analyze what causes land officials to help/commit legal violations, and (2) find out and analyze the applicable legal regulations. The type of research used in this research is empirical legal research. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The results of the research show that (1) Forms of misuse of land documents made by land officials are caused by the existence of positional power. Then the form of abuse is that land officials help to carry out unlawful acts. Then, if there has been an unlawful act that constitutes a criminal act, then the action is correct law enforcement so that individuals can change and realize that the actions they have committed are wrong.
Co-Authors Aldi Yansah Aprinisa Atika Putri Jayanti Bella Cahya Ningrum ERLINA B I Ketut Siregig Kautsar Gusti Cakra Muhammad Ade Rafli Pika Sari Raudatul Zanah Al-Zahra Yulia Hesti