Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)

Achmad Fauzan Sirat

Direktorat Jenderal Anggaran

Author-ID : 4232201

Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KAJIAN PENGUATAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN MELALUI PENERAPAN BUDGET ANALYST Achmad Fauzan Sirat
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Kedudukan Chief Financial Officer (CFO) dan Chief Operational Officer (COO) sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17/2003 perlu diperjelas demi mempertajam kejelasan pemisahan kewenangan dan tanggung jawab, menguatkan pelaksanaan mekanisme checks and balances, mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan mencegah kerancuan baik dalam pelaksanaan peran maupun kedudukan di mata hukum. DJA sebagai unit pelaksana fungsi CFO dipandang perlu untuk melakukan reposisi peran ke arah yang lebih strategis melalui peningkatan kualitas layanan, penyempurnaan proses bisnis, termasuk mitigasi risiko hukum yang dapat mendemotivasi pegawai yang menyebabkan kondisi vulnerable bagi DJA. Oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar dari yang sebelumnya lebih bersifat administratif menuju ke arah yang lebih strategis. Tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan perlunya mewujudkan peran DJA sebagai Budget Analyst untuk meningkatkan value for money APBN dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya.

KAJIAN ASIMETRI INFORMASI DALAM PENENTUAN ALOKASI ANGGARAN Achmad Fauzan Sirat
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana satu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak lain sehingga salah satu pihak akan dapat mengambil manfaat dari pihak yang lain. Dalam alokasi anggaran hal inipun terjadi yang berpotensi menimbulkan overallocated ataupun underallocated dari anggaran. Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal berkepentingan agar alokasi anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan (anggaran ideal). Kondisi ini dalam kenyataannya bisa tidak tercapai apabila terdapat asimetri informasi dalam dalam penentuan alokasi anggaran. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran fungsi standar biaya dalam rangka mengatasi kondisi asimetri informasi melalui proses signalling dan screening. Kajian ini mengungkapkan bahwa standar biaya masukan merupakan bagian dari proses signaling sedangkan standar biaya keluaran termasuk bagian dari proses screening. Namun demikian kajian ini secara khusus menekankan pada proses screening. Simulasi lebih lanjut mengenai proses screening tersebut dilakukan melalui metode statistik deskriptif terkait dengan kecenderungan nilai tengah atas data yang ada. Dalam simulasi tersebut, rata-rata dapat menjadi upaya untuk mencari indikasi kecenderungan umum dalam memproduksi suatu output. Selain itu, pengelompokan output dalam jenis tertentu dapat menjadi upaya untuk mencari indikasi kecenderungan umum dalam memproduksi suatu output. Kualitas penentuan benchmark bergantung pada kualitas data yang dimiliki. Dengan asumsi angka MTEF sudah benar, alokasi dana untuk tahun yang direncanakan adalah cost per unit dari output hasil dari proses screening dikalikan dengan kuantitas output yang akan dilaksanakan. Atau dengan kata lain: Alokasi = PxQ, dimana P= Ouput-Cost per unit dan Q=angka output yang akan dihasilkan. Hal ini juga dapat menjadi solusi atas keakuratan alokasi untuk mengurangi budgetary slack, serta menjadi media untuk meninggalkan fokus detail dibawah output.

TELAAH ATAS KEWENANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (C.Q. DITJEN ANGGARAN) DALAM MENILAI KELAYAKAN PROPOSAL ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA Achmad Fauzan Sirat
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Tujuan utama penelitian ini adalah menjawab pertanyaan adakah kewenangan kementerian keuangan melakukan penliaian kelayakan proposal anggaran kementerian/lembaga. Telaah dilakukan berkenaan dengan aspek filosofis yuridis esensi dari tugas Kementerian Keuangan dalam mencapai tujuan bernegara. Sejalan dengan itu, telaah dilakukan dengan mengulas landasan hukum yang melandasi kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sebagai pengejawantahan dari aspen sebelumnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan dan efisiensi kebutuhan dana sebagaimana tercantum dalam PP 90/2010 tentang Penyusunan RKAKL. Namun dalam melaksanakan tugas fungsinya, Kementerian Keuangan kurang memiliki pedoman yang cukup untuk melakukan penilaiannya mengingat tidak ada elaborasi lebih mengenai bagaimana penilaian kelayakan dilakukan.

SINKRONISASI KEBIJAKAN HONORARIUM STANDAR BIAYA DALAM KERANGKA SINGLE REMUNERASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Achmad Fauzan Sirat
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Co-Authors

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search