Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Dustur Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Yudhi Achmad Bashori
IAIN Ponorogo
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW POLICIES ON RELIGIOUS ABUSE AND BLASPHEMY CRIMES Yudhi Achmad Bashori
Jurnal Al-Dustur Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v3i2.898

Abstract

ABSTRACTCriminal law policy is one of the instruments of the rule of law - specifically Indonesia - to realize security and order in the lives of every citizen. One of the crimes that often trigger conflicts between the communities is acts related to religion. This is because anthropologically, Indonesian communitiesare known as religious communities. So that if there is an "offended religious" as a consequence of someone's action, it often leads to mass actions. This article focuses on 2 formulations; they are: how is the criminal law policy on religious abuse and blasphemy in Indonesia? How is the effectiveness of criminal law policy on religious abuse and blasphemy in Indonesia?Methodologically, this article uses a qualitative method that will compare existing law policies with Soerjono Soekanto's theory about factors that influence law enforcement. The data source is taken from several applicable laws, news media, and a descriptive analysis of the author.In conclusion, the government has issued a law policy in the form of ratification of Law no. 1 PNPS of 1965 concerning the Prevention ofReligious Abuse and or Blasphemy. At the same time, the effectiveness of criminal law policies against Religious Abuse and Blasphemy (PPA) criminal acts is considered very useful. However, there are deficiencies in the law awareness factor among the community, which in the practice of law enforcement often results in acts of anarchism that violate other legal instruments.
Menelisik Maqashid Syariah atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Erlina Rizqi Fatmasari; Yudhi Achmad Bashori
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5181

Abstract

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah ada persoalan yang dapat menghambat perkawinan yaitu calon mempelai perempuan ternyata lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya. Hal itu mengakibatkan bahwa dalam Hukum Islam wali nikahnya harus menggunakan wali hakim. Karena ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Al-Luqman ayat 14. Di KUA Kecamatan Karangjati Ngawi terjadi kasus tentang calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Fenomena ini dalam setahun bisa terjadi sekitar 10 sampai dengan 15 kasus. Dalam hal ini, pihak KUA mempunyai kebijakan dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Maka dari itu, peneliti menulis penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana prosedur penetapan wali nikah terkait kasus tersebut dan apakah pengambilalihan wali nikah tersebut sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan maqashid syariah untuk meneliti. Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab. Kedua, dalam pengambilalihan langsung wali nikah oleh pihak KUA sudah sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syariah terutama pada penjagaan jiwa dan akal.
Co-Authors Erlina Rizqi Fatmasari