Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM KEPRI)
Ratna Susanti
STAIN Sultan Abdurrahman
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Ekonomi UMKM Oleh-Oleh Di Sei Enam, Kijang - Bintan Ahmad Chuzairi; Muhammad Alfan Sidik; Kamarazuman Kamaruzaman; Aulia Rahman; Ratna Susanti
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) Vol 1 No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1, 2021
Publisher : STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.612 KB) | DOI: 10.35961/jppmkepri.v1i1.171

Abstract

Hasil identifikasi yang dilakukan tentang dampak COVID-19, secara signifikan memberi dampak ekonomi yang sangat besar bagi pelaku UMKM Oleh-Oleh di Sei Enam, Kijang-Bintan. Penurunan penjualan yang terjadi hingga 75 persen, begitu pula dengan pendapatan. Selain itu, dampak pengurangan jumlah tenaga kerja rata-rata mencapai 4 orang per UMKM. Tim pengabdian, melakukan upaya untuk membantu UMKM bertahan pada masa pandemi COVID-19 melalui Sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang COVID-19; Sosialisasi cara pencegahannya seperti physicall distancing (jaga jarak), penggunaan APD (alat pelindung diri) dan strategi pemasaran yang dapat dilakukan di masa pandemi, seperti usulan pengoptimalan penggunaan layanan konsumen berupa delivery order online, take away dan direct selling. Adapun upaya lainnya yaitu mengajak pelaku UMKM untuk sama-sama berpartisipasi dalam menyeru dan mengkampanyekan pelaksanaan protokoler kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 baik kepada keluarga, masyarakat maupun konsumen dilingkungan sekitar.
Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021 Supri Yadin Hasibuan; Hanafi Yunus; Ratna Susanti; Muhammad Arif Hudaya; Zulfan Afandi Zarkasyi
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2, 2022
Publisher : STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/jppmkepri.v2i2.528

Abstract

Koperasi merupakan salah satu komponen untuk mensejahterakan masyarakat terutama bagi anggotanya. Akan tetapi di dalamnya masih terdapat akad-akad yang dilarang agama Islam. Maka, koperasi syariah merupakan pilihan masyarakat muslim agar terhindar dari akad terlarang tersebut. Pada perjalanannya masih terdapat pengurus Koperasi Syariah yang belum memahami perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi lain pada umumnya. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sistem koperasi sebagai layanan penghimpun dan pemberi modal berbasis syariah kepada masyarakat melalui Koperasi pada kondisi Covid-19 di Kampung Gisi dan Koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama. Adapun permasalahan dalam pengabdian ini adalah masih banyak anggota koperasi yang beranggapan bahwa koperasi syariah dan konvensional sama dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode Asset Based Community-Driven Development (ABCD). Hasil yang didapat dari pengabdian ini adalah, 1) terjadi peningkatan pemahaman literasi tentang akad-akad koperasi berbasis syariah oleh anggota dan pengurus Koperasi Idris Berkah Sejahtera, 2) bersedianya pengurus dan anggota koperasi untuk menjalankan system atau akad-akad koperasi itu sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu anggotanya dalam meningkatkan ekonomi dari dampak Covid-19.
Upah Pengelola Badan Hukum Pendidikan; Studi Komparatif Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf Ratna Susanti; Muhammad Arif Hudaya
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3844

Abstract

Yayasan merupakan salah satu sarana berbentuk badan hukum resmi untuk menyalurkan hasrat pendirinya dalam beramal. Akan tetapi, tidak jarang terjadi kesalahpahaman dalam mengelola yayasan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang Yayasan yang sudah dibuat sejak tahun 2001. Sesorang misalnya berkeinginan untuk mewakafkan sebagian harta dan mewasiatkan pada keluarganya agar harta wakaf tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam berbentuk sekolah atau pesantren. Dengan harapan agar keluarga pendiri dapat mengelola serta mendapatkan biaya hidup dari hasil pengelolaan tersebut. Dalam UU SISDIKNAS, lembaga pendidikan diharuskan berada di bawah sebuah badan hukum. Umumnya di masyarakat menggunakan badan hukum berbentuk Yayasan. Jika dilihat dari undang-undang yayasan, maka pemberian gaji terhadap pengelola yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, merupakan pelanggaran yang akan mendatangkan sanksi, kecuali bagi pengurus dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, salah satunya tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas. Konsekuensinya akan berbeda jika badan hukum tersebut menggunakan undang-undang wakaf. UU Wakaf membolehkan pemberian imbalan bagi pengelola tidak lebih dari 10 % dari hasil pengembangan wakaf. Jenis penelitian ini adalah normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara yayasan dan wakaf. Agar berlaku hukum wakaf, pengelola yayasan harus mendaftarakan dirinya serta lembaga sebagai Nazhir badan hukum dan perorangan. Untuk dapat menjadi nazhir badan hukum dan perorangan harus diajukan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.
Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A Ratna Susanti
Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/selat.v10i1.4371

Abstract

In Article 7 paragraph (1) Perma No. 1 of 2016 it is stated that the parties and or their legal representatives are required to take mediation in good faith. The objectives of this research are; To find out the Legal Arrangements regarding the Handling of Civil Cases in Indonesia; To find out the implementation of the handling of civil cases by mediation; To find out the factors that become obstacles or obstacles as well as efforts to handle civil cases by mediation. This study uses a descriptive method with normative and sociological research types using a normative approach (legal research) to obtain primary data through field research (research). The results showed that; (1) Legal arrangements for mediation in civil cases based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 are not effective in the settlement of civil cases in court from a time perspective, so it will extend the time, which in the end cannot fulfill the principles of simple, fast, and low-cost justice; (2) The implementation of mediation according to the Regulation of the Supreme Court no. 1 of 2008 is less effective because mediation is only to carry out its formal mechanism, does not seek to find the best solution in handling cases, and disputes that are submitted to the court; (3). The obstacles in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court and the Supreme Court are caused by: (1) the factors of the parties; (2) No Good Faith Factor; (3) the inability of the mediator factor; (4) Factors Lack of Advocate Support through Mediation.
Co-Authors Ahmad Chuzairi Aulia Rahman Hanafi Yunus Kamarazuman Kamaruzaman Muhammad Alfan Sidik Muhammad Arif Hudaya Muhammad Arif Hudaya Supri Yadin Hasibuan Zulfan Afandi Zarkasyi