<![CDATA[Proses pembentukan peraturan desa yang selama ini dilakukan secara konvensional, diperhadapkan pada situasi seperti pandemik covid-19, sehingga diperlukan sebuah formula untuk tetap melaksanakan kewenangan pembentukan peraturan desa yang baik meskipun dalam kondisi new normal yang penuh dengan keterbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan desa di masa new normal khususnya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandemik covid-19 yang menimbulkan berbagai pembatasan aktifitas dan mobilitas masyarakat dan pemerintah serta refokusing anggaran menjadi hambatan utama dalam pembentukan peraturan desa. Produktifitas pembentukan peraturan desa se Kabupaten Boalemo lebih terfokus pada peraturan desa yang memayungi urusan rutin pemerintah desa, seperti Perdes APBDes, RKPDes, RPJMDes. Ketiadaan inventarisasi pembentukan peraturan desa di tingkat kabupaten juga membuat kontrol terhadap pembentukan peraturan desa (klarifikasi dan evaluasi) tidak berjalan efektif. Diperlukan formula pembentukan peraturan desa yang sangat kompatibel dengan kondisi new normal seperti saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang tidak saja sebagai media penyebarluasan proses pembentukan serta peraturan desa yang telah diundangkan, melainkan juga menjadi bank data elektronik berbagai peraturan desa yang telah dibentuk di Kabupaten Boalemo, serta menjadi media penyelenggaraan tahap klarifikasi dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien.]]>
