Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.749
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA NOTARIUS Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia Jurnal Ius Constituendum JURNAL HUKUM PRASADA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research
Irma Cahyaningtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

 1 
Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Fifid Bramita; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 4 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.284 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p08

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi oleh pemerintah. Sistem Peradilan Anak yang ada di Indonesia saat ini belum dapat mencapai Restorative Justice dengan baik. Oleh karenanya diperlukan suatu ide baru seperti Children Hearing System. Children Hearing System adalah sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja. Dalam Children hearing System, anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung berhadapan dengan proses peradilan. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Children Hearing System merupakan upaya preventif agar anak tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Children Hearing System dapat menjadi ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kata Kunci : Restorative Justice, Children Hearing, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli Dian Fitriyani; Irma Cahyaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13

Abstract

The limitation of a person with a disability in digesting and knowing an action can be one of the causes of an unlawful act. The purpose of this study is to find out about Indonesia’s policy in granting special rights to a person with a disability in legal proceedings in Indonesia and to find out how much influence the strength of a psychiatrist’s statement in determining criminal liability for a person with a disability is and efforts to creat progressive law for persons with disabilities. The perpetrator of the crime is a person with a disability. The research method used is normative juridical. The result show thalt basically the state’s obligation to gluarantee legal protection for a person with a disability includes 3 things, namely making regulations or laws, providing accessible facilities and infastructure and conducting various research and trlaining. In the law enforcement process to assess the ability to be responsible for a person with a disability, the judge is given the authority to present with a psychiatrist as an expert statement. In the legal process, law enforcers as far as possible prioritize justice over legal certlainty. The application of progressive law can be applied by presenting other criminal law alternatives such as conditional punishment/ postponement of criminal execution, converted to fines, replacing with social work obligations, strong reprimands, pardons from judges, imprisonment only for a certain time and conditional release Keterbatasan seorang penyandang disabilitas di dalam mencerna dan mengetahui sesuatu perbuatan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kebijakan Indonesia di dalam memberikan hak-hak khusus terhadap seorang penyandang disabilitas dalam proses beracara hukum di Indonesia dan untuk mengetahui seberapa pengaruh kekuatan Keterangan psikiater di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pada pokoknya kewajiban negara di dalam menjamin perlindungan hukum bagi seorang penyandang disabilitas menclakup 3 hall, yaitu membuat regulasi atau undang-undang, menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibell dan mengadakan berbagai penelitian dan pelatihaln. Dalam proses penegakan hukum untuk menilai kemampuan bertanggungjawab pada seorang penyandang disabilitas, hakim diberikan kewenangan untuk menghadirkan seorang psikiater sebagai keterangan ahli. Dalam proses hukum, penegak hukum sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. Pengaplikasian hukum progresif dapat diterapkan dengan menghadirkan atenative-aternative hukum pidana lain seperti pidana bersyarat/penundaan pelaksanaan pidana, dikonversi dengan denda, mengganti dengan kewajiban kerja sosial, teguran keras, permaafan hakim, pidana halnya dalam waktu tertentu masuk penjara dan pellepasaln bersyarat
Co-Authors Achmad Busyro Aju Putrijanti Aldian Pudjianto Alma Angela Annisa Qurrotul Uyun Betania Fransiska Sitanggang Bianca Agnetha Brian Septiadi Daud Desiana Kusuma Hastin Dian Fitriyani Difia Setyo Mayrachelia Dwi Helmi Pradika Edhei Sulistyo Eko Suprihanto Fifid Bramita Kiki Mahendra Febriansari Nina Mirantie Wirasaputri Nur Rochaeti Olvy Nurendra Ardhianto Pujiyono Pujiyono Rico Nur Cahyo Samuel Bona Tua Rajagukguk Septi Dyah Tirtawati Silviana Mofaryani Sukinta Sukinta Syahira Syahira Trinita Yulinda Sirait Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*, Yos Johan Utama