This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civic Hukum
Triana Kurnia Putri
Universitas Muhammadiyah Malang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS KEDUDUKAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPRD KOTA BATU PERIODE 2014-2019 Triana Kurnia Putri; Budiono Budiono
Jurnal Civic Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v4i2.9160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kedudukan fungsi legislasi anggota perempuan di DPRD Kota Batu Periode 2014-2019 dalam penentuan kebijakan publik; (2) Faktor yang mengahmbat pelaksanaan fungsi legislasi perempuan di DPRD Kota Batu Periode 2014-2019 dalam penentuan kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan di DPRD Kota Batu pada bulan April sampai dengan bulain Mei 2019. Subjek penelitian antara lain seluruh anggota legislatif perempuan DPRD Kota Batu periode 2014-2019. Pengumpulan dilakukan melalui observasi langsung, mendokumentasikan kegiatan serta melakukan wawancara dengan informan. Prosedur analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan prosedur tringangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan: (1) anggota perempuan di DPRD Kota Batu periode 2014-2019 memiliki kedudukan yang sama dengan anggota dewan laki-laki, hal demikian terlihat dalam melaksanakan fungsi legislasi antara perempuan dan laki-laki memiliki keterlibatan yang sama atas kedudukan serta peran yang sama dalam keterlibatan menyuarakan pendapat. (2) Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi yakni adanya kesalah pahaman antara anggota dewan dengan masyarakat terkait isi dari konten perda, kesalahpahaman antara anggota legislatif dengan anggota eksekutif, kendala waktu, serta kepentingan politik yang sangat menonjol antar anggota dewan.