Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Deddy Mulyadi
STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.105

Abstract

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembangunan.  Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.Oleh karenanya kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna mengimplementasikan pelayanan publik di daerah.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai kebijakan kelembagaan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.Kajian ini menggunakan metode socio legal research dengan mengkaji hukum/peraturan penundang-undangan.Data diperoleh melalui studi pustaka terhadapperaturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, dan kelembagaan perangkat daerah, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan kelembagaan dan pelayanan publik.Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan kelembagaan organisasi agar lebih tanggap terhadap kebutuhanperubahan lingkungan, baik internal maupn eksternal. Saran hasil kajian mencakup sosialisasi dan teknis implementasi PP tentang perangkat daerah, pembentukan perda tentang Perangkat Daerah, pemberian fasilitasi dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Perda Perangkat daerah, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten atau Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri, Kemenpan & RB.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.208

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah Desa Pakutandang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan Desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung belum optimal dan belum tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, alokasi bantuan dana desa lebih besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan keuangan desa yaitu sering terjadinya pergantian perangkat desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, dan masalah dalam penyampaian laporan.
IMPLIKASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.105

Abstract

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembangunan.  Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.Oleh karenanya kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna mengimplementasikan pelayanan publik di daerah.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai kebijakan kelembagaan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.Kajian ini menggunakan metode socio legal research dengan mengkaji hukum/peraturan penundang-undangan.Data diperoleh melalui studi pustaka terhadapperaturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, dan kelembagaan perangkat daerah, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan kelembagaan dan pelayanan publik.Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan kelembagaan organisasi agar lebih tanggap terhadap kebutuhanperubahan lingkungan, baik internal maupn eksternal. Saran hasil kajian mencakup sosialisasi dan teknis implementasi PP tentang perangkat daerah, pembentukan perda tentang Perangkat Daerah, pemberian fasilitasi dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Perda Perangkat daerah, fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten atau Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri, Kemenpan & RB.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG Deddy Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.208

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah Desa Pakutandang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan Desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung belum optimal dan belum tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, alokasi bantuan dana desa lebih besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan keuangan desa yaitu sering terjadinya pergantian perangkat desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, dan masalah dalam penyampaian laporan.
Co-Authors