Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Lingkungan Melalui Dukungan Masyarakat dan Pejabat Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) Emiraldo Win Pazqara; E. Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.055 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.42

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai peran lingkungan melalui dukungan masyarakat dan pejabat publik dalam mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan bahwa kebijakan penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas mendapatkan respon positif dari lingkungan yakni masyarakat dan pejabat pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan yang kuat dari lingkungan menjadikan kebijakan penanganan PGOT di Banyumas yang dikukuhkan melalui Perda nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat semakin baik dalam menekan persoalan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Lingkungan, Kebijakan, PGOT ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion about the role of the environment through the support of the community and public officials in influencing the implementation of policies for handling PGOT (Beggars, Homeless and Abandoned People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, it can be confirmed that the policy for handling PGOT in Banyumas Regency received a positive response from the environment, namely the community and government officials. So that with strong support from the environment, the policy for handling PGOT in Banyumas which was confirmed through Perda number 16 of 2015 concerning community diseases is getting better in suppressing social problems in the Banyumas Regency area. Keywords: Environment, Policy, PGOT
IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) E. Gudonohadi; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.25

Abstract

AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The third, associated with the change, namely by taking into account the conditions and needs of human resources in municipal police Banyumas.Until now still lacks municipal police personnel, both of quantity and quality.Training followed by personnel still limited and not able to be done routinely by technical employees.The fourth, related to change of work equipment, i.e. the conditions that exist today still lack equipment that requires work changes or procurement of working tools.Work tool was more of a technical nature in order to support the daily operations municipal police duties, both individual and operational equipment such as: clothes complete field and two-wheeler and four wheels.  Keywords: man/personal, structures, work equipment, and work procedure AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The thi