<![CDATA[Hadirnya Badan Perwakilan Desa ( BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada hubungan kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Situasi dan kondisi politik di tingkat daerah serta nasional dan hubungan badan legislatif daneksekutif di tingkat nasional dan daerah berpengaruh hingga tingkat pedesaan Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan k ekuasaan BPD dan Pemerintah Desa.T ujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kekuasaan
BPD dan Pemerintah Desa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau Pendorong hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa interaksi BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan ternyata tidak seimbang Pemerintah Desa memegang kekuasaan yang lebih besar daripada BPD sebab berbagai langkah BPD yang tidak pro aktif dalam melaksanakan fungsinya. Faktor penghambat interaksi BPD dan Pemerintah Desa adalah lemahnya sumber daya manuusia BPD dan Pemerintah Desa, masih rendahnya partisipasi
para anggota BPD dalam menjalankan tugas, masih ada anggapan Kepala Desa bahwa pelaksanaan tugas pemerintah desa masih mengacu pada sistem lama (UU No. 5 Tahun l979). Selanjutnya, partisipasi masyarakat terhadap BPD masih rendah dan honor atau gaji para anggota BPD masih rendah dan belum jelas, sehingga mempengaruhi kinerja anggota BPD.
]]>
