<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this study is to explore and describe the response of the reseller, the expedition, and the Directorate General of Customs and Excise in Batam related to the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 199/PMK.010/2019 in Batam. This research used a qualitative approach with case study method. Data collection techniques using interviews guided. This study uses data analysis techniques proposed by Creswell. The results show a reseller and expedition in Batam respond less agree with the implementation of the PMK No. 199/PMK.010/2019 because it declines reseller sales and delivery in Batam. So, the resellers and expedition in Batam look forward to the government can raise the thresholds and lower the rates for goods group textile, bag, and shoes so it will support small business in Batam. The Directorate General of Customs and Excise as the executor of the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 199/PMK.010/2019 see the regulation is a good thing to boost Indonesian economy and increasing absorption of the local workforce to improving tax revenue. Keywords: Implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 199/PMK.010/2019, reseller sales ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memaparkan respons reseller, ekspedisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 di kota Batam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terpimpin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell. Hasil penelitian ini menjelaskan tujuan dari penelitian peneliti. Hasil menunjukkan reseller dan ekspedisi di Batam merespon kurang setuju PMK Nomor 199/PMK.010/2019 dan berdampak pada penurunan penjualan reseller dan pengiriman di Batam. Sehingga reseller dan ekspedisi berharap kepada pemerintah dapat menaikan ambang batas serta menurunkan tarif untuk barang golongan tekstil, tas, dan sepatu sehingga lebih mendukung usaha kecil di Batam. Pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagai pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 melihat peraturan ini hal yang baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja lokal hingga membaiknya penerimaan pajak. Kata kunci: Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019, Penjualan reseller]]>
