<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja terhadap validitas laporan keuangan. Upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah data hasil rekonsiliasi eksternal antara satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 581 satuan kerja. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan data pelaksanaan rekonsiliasi, pagu pendapatan dan belanja, realisasi pendapatan dan belanja, serta data-data terkait profil kualitas laporan keuangan yang meliputi ada tidaknya saldo yang tidak normal, aset belum diregister, dan pagu minus pada masing-masing satuan kerja. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis mendapatkan hasil bahwa kepatuhan rekonsiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan, dan akurasi informasi pendapatan dan belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap validitas laporan keuangan. Kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Satuan kerja di kementerian keuangan dapat memperhatikan kepatuhan rekonsiliasi dan akurasi informasi pendapatan dan belanja untuk mendapatkan laporan keuangan yang valid.]]>
