Miranda Risang Ayu Palar
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI Miranda Risang Ayu Palar; Lailani Sungkar
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.723 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.1.2019.111-122

Abstract

Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat Villages. Tarung Village is a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous community nor as Adat Village. A number of mechanisms to obtain the acknowledgment require particular processes of identification and validation. This research is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection by documenting the customary laws with interview method. The result displays the legal means to gain the existential acknowledgement which had been undertaken by the custodians of The Village and the Local Government. 
BUDAYA SIRIH PINANG DAN PELUANG PELESTARIANNYA DI SUMBA BARAT, INDONESIA Arief Dwinanto; Rini S. Soemarwoto; Miranda Risang Ayu Palar
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 11, No 3 (2019): PATANJALA VOL. 11 NO. 3, September 2019
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1023.951 KB) | DOI: 10.30959/patanjala.v11i3.543

Abstract

Sirih pinang dalam tulisan ini mengacu pada sirih (Piper betle L), pinang (Areca catechu L) dan kapur; serta praktik mengunyahnya. Di berbagai daerah di Indonesia, budaya sirih pinang dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya mulai pudar. Namun di Sumba, masyarakatnya masih menanam sirih – pinang dan memanfaatkan sirih pinang dalam kesehariannya, menggunakannya pada praktik ritual, dan acara seremonial. Penelitian ini membahas budaya sirih pinang di Sumba Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan kajian pustaka. Kajian ini menemukan bahwa sirih pinang di Sumba Barat memiliki beragam fungsi sosial, budaya, ekonomi dan pengobatan. Sirih pinang menjadi simbol penting dalam budaya Sumba. Hal ini terkait erat dengan tatanan yang memengaruhi kehidupan orang Sumba, yaitu kepercayaan Marapu, tempat tinggal (rumah: uma ; dan kampung: wano), serta ikatan kekerabatan (kabisu). Sirih pinang sebagai sumber daya budaya tak benda berpotensi untuk dapat dilindungi dalam kerangka pelestarian budaya melalui sistem perlindungan hukum sumber daya budaya takbenda, yaitu melalui ranah warisan budaya takbenda (WBTB) di Indonesia. Sirih pinang refers to the material (betel nut, areca nut, lime) and its practice of chewing it. Sumbanese, plant and use sirih pinang in their daily lives, and use it in ritual practices and ceremonial events. In various regions in Indonesia, sirih pinang tradition and it’s cultural values began to fade, therefore efforts to preserve sirih pinang tradition are needed. This study uses a qualitative approach. Data collection is carried out through observation, interviews, and literature studies. The results found that sirih pinang has a variety of social, cultural, economic, and medicinal functions. It has become an essential symbol in sumbanese culture. The symbol is related to the system that affects the lives of sumbanese, namely Marapu's beliefs, kampung (village) or uma (rumah) and kabisu (kinship system). In the intellectual property rights system, sirih pinang can be categorized as an intangible cultural resource that can be protected, utilized and developed within the framework of cultural preservation. One of the opportunities of the effort to preserve the intangible cultural resources is through the recognition and acknowledgement of sirih pinang as a shared intangible cultural heritage (ICH) in Indonesia.
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ATAS PENDOMPLENGAN REPUTASI (THE TORT OF PASSING OFF) KASUS DOMINO’S PIZZA DI INDONESIA AZLIA HANJANI; MIRANDA RISANG AYU PALAR; HELITHA NOVIANTY MUCHTAR
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.340

Abstract

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dan untuk memberikan lisensi kepada orang / pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Tanpa lisensi dari pemilik merek dagang, jika orang lain menggunakan merek dagang tersebut, itu adalah sebuah pelanggaran. Ada banyak kejadianmerek yang memiliki kesamaan tetapi tidak diperhatikan dengan serius. The tort of passing off berdampak pada kerugian yang menimpa pemilik hak merek. The tort of passing off melindungi merek terkenal sehingga reputasinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Mieke Namira Fuadi; Miranda Risang Ayu Palar; Helitha Novianthy Muchtar
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19724

Abstract

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, penting bagi Indikasi Geografis untuk mendapatkan pelindungan hukum yang sepadan. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis didapatkan dengan pendaftaran terlebih dahulu. Salah satu syarat pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia adalah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Masyarakat mendapatkan kesulitan saat melakukan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Peneltian ini bertujuan untuk menentukan cara dalam memudahkan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian, Upaya memudahkan proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui hukum positif seperti Peraturan Menteri.
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND Ika Citra Dewi; Miranda Risang Ayu Palar; Muhammad Amirulloh Amirulloh
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8257

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang harmonisasi hukum terkait perlindungan logo sebagai suatu karya intelektual menurut hukum merek dan hak cipta dalam perspektif perbandingan dengan hukum di thailand. Banyaknya kesalahpahaman terhadap tumpang tindih terkait pengaturan logo dalam perspektif rezim hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand sehingga diperlukan penelitian mendalam yang mengkaji bagaimana pengaturan logo dalam perspektif hukum merek dan hak cipta di negara Indonesia dan Thailand serta bagaimana pengaturan kasus logo “MIFFY” di Thailand dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai salah satu representasi dari kasus logo/lukisan hak cipta yang dicatatkan atas dasar tiruan/jiplakan dari lukisan yang dilindungi dalam merek dagang. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kualitatif. Dari contoh kasus-kasus merek dalam penelitian ini, benang merah atas pengaturan perlindungan logo ditinjau dari hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand adalah,  dapat dilindungi oleh hukum hak merek dan hak cipta di masing-masing negara. Namun, masih memerlukan adanya harmonisasi pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan makna logo dalam kedua rezim hukum tersebut.