Sukarno Aburaera
Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Herly Purnama; Sukarno Aburaera; Nur Fadhillah M
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.511 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i1.296

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, dan faktor mempengaruhi yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidik tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang krakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyelidik maupun penyidik tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police, and the influencing factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the study show that the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police has not been effective. This is because in the quality of investigators of corruption, especially corruption against the misuse of village funds is characterized by a structured criminal act, a lack of knowledge about state finances and the allocation of village funds itself, and the number of investigators and investigators of corruption is only three members of the National Police. corruption investigator and investigator. The influencing factors are the investigator's legal understanding, the investigator's ability and the investigator's operational funds. These three factors greatly influence the Police Investigator in carrying out their duties and authorities in the process of handling corruption crimes, especially the abuse committed by village officials.
Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Zulkarnain Ansar; Sukarno Aburaera; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1283.539 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i2.330

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang; Akibat hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara efektif, serta berdampak ekonomi, dan sosial. The research objective was to analyze the implementation of legal certainty after re-measurement of the cluster certificate 4 activities of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of legal certainty after the re-measurement of the cluster 4 certificate of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency was less effective. This is because there are several obstacles in its implementation. One of the constraints is the legal certainty factor of the area and shape of the cluster 4 certificate land parcels where most of the cluster 4 certificate land parcels experience a wide difference that exceeds the tolerance limit after re-measurement; The legal consequence of the re-measurement of the cluster 4 certificate for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency is that it does not guarantee legal certainty effectively, and has an economic and social impact..