<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis putusan hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Tinjauan hukum kasus perkara putusan banding Nomor 08/Pdt.G/2017 atas perkara putusan pertama No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp di Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma aturan perundang- undangan termasuk surat edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal hukum, teori hukum, maupun asas- asas hukum. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. The research objective to analyze the judge's decision in the Settlement of Joint Assets Disputes (Review of the case law of the appeal decision case Number 08/Pdt.G/2017 on the case of the first decision No. 267/Pdt/G/2016/PA.Wsp at the Makassar Religious High Court). This type of research is using a normative legal research approach (doctrinal) oriented towards approaches to various statutory norms including circulars of the Supreme Court, various legal references, legal journals, legal theories, and legal principles. The results of the study authors found that Joint Assets are assets obtained by husband and wife during the marriage that lasts until the end of the marriage. In Islamic law, joint property is also known as syirkah. If a divorce occurs, the syirkah assets are divided between husband and wife according to the balance of the extent of their efforts in obtaining the property. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that divorced widows or widowers are each entitled to one-half of the joint property as long as it is not stipulated otherwise in the marriage agreement.]]>
