Sigit Prasetya
Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu Sigit Prasetya; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.171 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris Hasil penelitian bahwa korelasi pengadaan tanah di kabupaten luwu saat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaksanaan dalam pengadaan tanah, dalam hal pengupayaan pengendalian LP2B masih tidak memiliki. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengadaan tanah pelaksanaan terjadinya pengadaan tanah pembangunan di Kabupaten Luwu dikarenakan permintaan penggunaan lahan untuk pemukiman, perkantoran, perekonomian, dan faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga menurut penulis dari beberapa informan, pemerintah harus melakukan pembukaan lahan dan melihat pemanfaatan lahan. The research objective to analyze the correlation between land acquisition at the National Land Agency Office and Development Planning in Luwu Regency. The type of research used is juridical-empirical research. The results of the study show that the correlation of land acquisition in Luwu Regency when it is in accordance with applicable regulations and implementation in land acquisition, in terms of efforts to control LP2B still does not have. The factors that influence the occurrence of land acquisition in the implementation of the development of land acquisition in Luwu Regency are due to the demand for land use for settlements, offices, the economy, and the very rapid population growth factor. So, according to the authors from several informants, the government should do land clearing and see land use.