Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERENCANAAN PERKERASAN KAKU JALAN KABUPATEN/KOTA (Studi kasus : Jalan Akses Komplek Puri Pamulang) Kota Tangerang Selatan Arif Mudianto; Heny Purwanti; Fitri Yunitasari
Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK Vol 14, No 2 (2013): Jurnal Teknik
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.78 KB) | DOI: 10.33751/teknik.v14i2.426

Abstract

Dalam merencanakan jalan yang menyangkut kehidupan orang banyak harus diperhatikan syarat- syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku, agar perencanaan jalan raya dapat memberikan dampak perjalanan yang memadai bagi pemakai jalan, dalam arti dapat terpenuhinya azas kenyamanan, keamanan dan kelancaran.Satu hal yang menjadi perhatian bahwa kondisi sarana dan prasarana jalan Komplek Puri Pamulang Mas Kota Tangerang Selatan yang ada sekarang tidak memadai karena jalan terlalu sempit sedangkan jalan tersebut merupakan akses jalan alternatif dari Pamulang yang sering dilalui untuk sampai ke Bumi Serpong Damai, untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan merencanakan pembangunan ruas jalan Puri Pamulang Mas dengan perkerasan kaku (Rigid Pavement).Dari hasil perhitungan didapat tebal pelat 15 cm dengan total fatigue 22,6723 % , tebal pelat 18 cm dengan total fatigue 313,2906 % dan tebal pelat 20 cm dengan total fatigue 14,0981 %. Terlihat bahwa tebal pelat 15 cm dan 20 cm masuk kedalan kriteria perencanaan karena total fatigue kurang dari 100 % dan tebal pelat 18 cm tidak masuk kriteria perencanaan karena total fatigue lebih dari100%. Tetapi, agar lebih aman maka diambil tebal pelat 20 cm. Tulangan melintang yang dipakai ukuran diameter 12 mm dengan jarak 125 mm dan tulangan dowel ukuran diameter 25 mm,panjang 450 mm dan jarak 250 mm.Kata Kunci : Rigid Pavement, total fatigue, tulangan melintang, tulangan dowel
EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR Arif Mudianto
Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK Vol 16, No 1 (2015): Jurnal Teknik
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.95 KB) | DOI: 10.33751/teknik.v16i1.355

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, maka setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM tersebut.Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membagi 4 (empat) bidang pelayanan utama, yaitu : 1) Pelayanan bidang sosial dan kemasyarakatan, 2) Pelayanan bidang kesehatan dan lingkungan, 3) Pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta 4) Pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar. Terkait dengan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana dasar terdiri dari : 1) Pelayanan bidang perumahan rakyat, dan 2) Pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.Untuk melakukan evaluasi terhadap SPM Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sedangkan evaluasi terhadap SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Dari hasil evaluasi diperoleh pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.Hasil pencapaian SPM dibagi menjadi 4 (empat) penilaian, yaitu Melebihi Target, Memenuhi Target, Belum Memenuhi Target dan Tidak Dapat Dilakukan Evaluasi.Ditinjau aspek pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat terdapat : 1 indikator yang Memenuhi Target dan 2 indikator yang Belum Memenuhi Target. Sedangkan ditinjau dari aspek pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat : 3 indikator yang Melebih Target, 3 indikator yang Memenuhi Target, 11 indikator yang Belum Memenuhi Target dan 11 indikator yang Tidak Dapat Dilakukan Evaluasi.