Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index (JII) Dengan BI 7 Day Repo Rate Sebagai Variabel Moderating Dan Nilai Tukar (IDR/USD) Sebagai Variabel Intervening Noval Noval; Nadia Nadia
Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah, Datokarama State Islamic University Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/jipsya.v2i1.20.1-23

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, BI 7 Day Repo Rate dan Nilai Tukar (IDR/USD) terhadap Jakarta Islamic Index (JII) melalui BI 7 Day Repo Rate sebagai variabel moderating dan dan nilai tukar (IDR/USD) sebagai variabel intervening. Populasi penelitian ini adalah seluruh data bulanan Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2018. Sampel penelitian berjumlah 100 ditentukan dengan rumus Slovin serta diperoleh berdasarkan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis), moderate regression analisys (MRA) dan Bootstraping bias corelated dengan bantuan program AMOS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan BI 7 Day Repo Rate berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Tukar (IDR/USD) namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BI 7 Day Repo Rate tidak berperan sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara inflasi dan nilai tukar (IDR/USD) begitupun pada hubungan antara inflasi dan Jakarta Islamic Index (JII) serta hubungan nilai tukar (IDR/USD) dan Jakarta Islamic Index (JII). Sementara nilai tukar (IDR/USD) berperan murni sebagai variabel intervening terhadap hubungan inflasi dan Jakarta Islamic Index (JII) serta hubungan BI 7 Day Repo Rate dan Jakarta Islamic Index (JII) dengan arah negatif dan bersifat full mediation karena inflasi dan BI 7 Day Repo Rate yang tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Jakarta Islamic Index (JII).

IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD QARDH DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU: (STUDI MASA PANDEMI COVID-19) Moh. Afif; Nasaruddin; Nadia
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Bank Mega Syariah Palu Branch applies the qardh contract to a multi contract financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh loan according to Bank Mega Syariah is a distribution of funds based on the agreement between the borrower and the bank in accordance with sharia principle. This is based on Indonesia law system Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011. Qardh multi contract financial products are manifested from the principles of Islamic economic law in leading to world affairs, so that the habit is used as legal considerations. Loan in Islamic economic law is explained through the principle of binding accountability. However, it cannot be denied that in the Covid-19 pandemic period there are often difficulties in the debtor in returning the loan so that legal support system is needed. Abstrak Bank Mega Syariah Cabang Palu mengaplikasikan akad qardh ke dalam produk keuangan multi akad yang digunakan bersamaan dengan akad hawalah, dan akad ijarah (ujrah). Pinjaman qardh menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran dana yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak bank sesuai dengan prinsip wasathiyah. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk keuangan qardh multi akad terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Urusan pinjam meminjam dalam hukum ekonomi syariah diterangkan melalui prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun, tak dapat dipungkiri di masa pandemi Covid-19 sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan pinjamannya sehingga diperlukannya dukungan payung hukum

SISTEM PEMERITAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI Nadia Nadir
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

The focus of this paper is to discuss the Gulf Arab region, especially Saudi Arabia. This area is known as a region that has a very rich economic source from an abundance of petroleum. There are several countries in the Arab Gulf region, namely, Oman, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Yemen, Kuwait, Iran and also Saudi Arabia. However, this paper is focused on Saudi Arabia. For the first reason, that Saudi Arabia is the center of the spread of Islam in which there are two holy cities of Mecca and Medina which are the center of the gathering of Muslims worldwide, especially during the Hajj seasons. Second, Saudi Arabia's foreign relations with other countries which are part of Saudi Arabia's foreign policy, which is known to be very close to the anti-terrorist country, namely the United States. The fundamental problem in the discussion of Saudi Arabia lies in the monarchical government system which is still surviving and undergoing a transition from absolute monarchy to constitutional monarchy and Saudi Arabia's foreign relations with other countries that are experiencing unfavorable situations, especially with the United States. Abstrak Fokus kajian tulisan ini adalah membahas tentang kawasan Arab Teluk khususnya Arab Saudi. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah memiliki sumber ekonomi yang sangat kaya dari melimpahnya minyak bumi. Ada beberapa negara yang berada pada kawasan Arab Teluk ini yaitu, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Kuwait, Iran dan juga Arab Saudi. Namun, tulisan ini di fokuskan pada Arab Saudi. Dengan alasan pertama, bahwa Arab Saudi adalah merupakan sentral penyebaran agama Islam yang di dalamnya terdapat dua kota suci Mekkah dan Madinah yang menjadi pusat pertemuan umat Islam sedunia khususnya pada musim-musim haji. Kedua, hubungan luar negeri Arab Saudi dengan negara lain yang merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Arab Saudi yang dikenal sangat dekat dengan negara anti teroris yaitu Amerika Serikat. Masalah mendasar dalam pembahasan tentang Arab Saudi terletak pada sistem pemerintahan monarki yang masih bertahan dan mengalami transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dan hubungan luar negeri Arab Saudi dengan negara lain yang mengalami situasi yang kurang baik khususnya dengan Amerika serikat.

KEHIDUPAN DAN KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM IMAM AHMAD BIN HANBAL Nadia Nadia
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Ahmad Ibn Hanbal, who is an expert in the fields of hadith and Islamic jurisprudence. He is known as the founder of the Hanbali mazhab. Many assume that Ibn Hanbal is not a fukaha but only a muhaddis, an expression like this is based on his interest in deepening the field of hadith and the many hadiths he has collected and the fatwa that tends to follow Imam Shafi'i who is his teacher, which is a strong reason for the assumption. make it interesting to review what life really is like and the characteristics of his legal thought. Ahmad Ibn Hanbal is not someone who is fanatical about his fatwas and he has a method of istimbath that is different from other Imams by giving more portions to nash than ra’yu.

MENELAAH HUKUM PERNIKAHAN MONOGAMI DAN POLIGAMI PERSPEKTIF HADIS Nadia Nadia; Sapruddin Idris
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

The debate about polygamy and monogamy in Islam has been going on for a long time. This happens because of many interpretations of what has been determined by Al-Qur’an and Al-hadith. Therefore, it is important to review the verse or hadith about polygamy and monogamy. Many problems have arisen related to polygamy at this time. Thus, the history of monogamy and polygamy in Islam is being discussed again by some parties. The author, in this context, examines the aspects of hadith which are the source of law in the Islamic world, apart from of Al-Qur’an which is the main source. Basically, Islam adheres to a monogamous marriage system (tawahhud al-Zauj) but does not forbid polygamy, still allows polygamy with strict limits and conditions.

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia Nadia; Noval Noval
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.601

The concept of marital property is still an interesting topic to discuss. Because there is still a disagreement between the concept of marital property to described by contemporary scholars through the approach of syirkah and the financial reality of today's family in Indonesia. This is because syirkah mufawadhah and syirkah 'abdan which explain is the type of syirkah 'uqūd that requires ijab-kabul and its provision for business. While in the context of marital property this concept is not achieved. Because the concept of marital property in Indonesia is more suitable towards the concept of syirkah amlak that does not require ijab-kabul and non-business. However, if want to conform to the concept of syirkah 'uqūd or syirkah business then there needs to be an improvement that must be preceded by a syirkah agreement or a contractual agreement on joint property either before marriage on premarital agreement or during marriage.

ADOPSI DALAM TIMBANGAN SYARIAT Nadia Nadia; Nurinayah
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v15i2.795

The aim of this research is to clarify adoption in Islamic law. In terms of history, adoption has been common until the beginning of the spread of Islam. The adoption practices or tabanni was then abolished by the revelation of instructions regarding adopted child through Surah al-Ahzab verses 4 and 5. These two verses remind of the prohibition of making adopted child like their biological child and then cutting off the lineage of the child. This practice then returned to become a culture for Muslims in Indonesia, due to the lack of literacy on this subject. Despite the many adoptions without a legal procedure, adoption based on Islamic law has applied formal juridical in the legal structure in Indonesia, the concept is different from tabanni which is closer to hadhanah in a broader sense in fiqh and is included in the category of child care in the Child Protection Laws.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search