Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah otonom yang mana dengan adanya pajak daerah dapat mengubah daerah yang dulunya tertinggal kini bisa menjadi daerah yang sangat maju, dan hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bahu membahu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan taat membayar pajak, karena pada saat ini pengahasilan terbesar Negara indonesia bukan terletak di sektor sumber daya alamnya melainkan pada sektor pajak, karena sumber daya alam negara indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing dan sebagai gantinya pajak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan. Kata kunci: Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Otonomi Daerah. Abstract Motor Vehicle Fuel Tax is a tax on the use of motor vehicle fuel. Motor vehicle fuel is any type of liquid or gas fuel used for motor vehicles. Whereas Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of local people in accordance with the laws and regulations. Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is very big influence for the people in the development of an autonomous region which in the presence of local taxes can change the previously disadvantaged areas can now become a highly developed area, and this is also not separated from the role of local government and society who are hand in hand in developing their region, one of them with obedient paying taxes, because at this time pengahasilan largest Indonesia is not located in the natural resources sector but the tax sector, because the natural resources of Indonesia have been controlled by foreign parties and instead of tax which serve as a tool for accumulating wealth. Keywords: Tax, Motor Vehicle Fuel, Regional Autonomy.

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membuat aturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan penndapatan daerah. Otonomi luas yang terdapat dalam aturan perundangan ini membuat Peraturan Daerah yang dibuat mengenai pajak di daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai hierarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya aturan perundangan yang pasti mengenai pajak akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pembangungan keuangan daerah sebagai dasarnya tidak menjadi masalah lagi. Kata kunci: Pajak, Keuangan Abstract Regional Tax is a mandatory contribution to the area owed by individuals or entities that are forced based on the law with no direct compensation and is used for regional purposes for the greatest prosperity of the people. Regional financial management is characterized by the authority of the regional head and DPRD to make laws and regulations aimed at increasing the amount of regional income. The broad autonomy contained in these laws and regulations makes Regional Regulations made on local taxes permissible as long as they do not conflict with higher-level regulations in accordance with the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. With the existence of definite laws and regulations regarding taxes, it will increase regional income so that the implementation of regional financial development as a basis will not be a problem anymore. Keywords: Tax, Finance

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENERTIBKAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Banyaknya lahan parkir bukan menjadi solusi saat ini untuk membuat masyarakat menjadi nyaman dalam menitipkan kendaraannya. Petugas parkir juga bukan merupakan solusi dalam masalah pakir ini pada saat ini, karena banyaknya petugas parkir yang tidak mengikuti atau mengindahkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat dalam menentukan tarif parkir kendaraan bermotor yang mengakibakan semakin banyaknya oknum petugas parkir yang memungut tarif parkir sesuka mereka, hal ini dianggap sebagai pemungutan liar (pungli). Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya tindakan atau upaya pemerintah untuk menertibkan oknum petugas parkir tersebut, hal ini akan menimbulkan perasaan maupun opini yang kurang menyenangkan dari masyarakat dan mengakibatkan masyarakat akan ragu terhadap kinerja dinas terkait permasalahan parkir di Pemerintahan Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pihak yang bertanggung jawab atas penetapan tarif parkir telah membuat peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang didalamnya menjelaskan besaran tarif parkir kendaraan bermotor kepada masyarakat dan menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku dinas terkait dalam mengatasi permasalah tariff parkir yang tidak sesuai yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dilapangan. Kata kunci: Implementasi, Tarif Parkir Abstract The large number of parking spaces is not a solution at this time to make the community comfortable in leaving their vehicles. Parking attendants are also not a solution to this problem at the moment, because there are many parking officers who do not follow or heed the regulations that have been made by the local government in determining parking rates for motorized vehicles resulting in more and more parking officers collecting parking fees as they like. this is considered illegal collection (extortion). If this is left without any action or government effort to curb the parking attendants, this will cause unpleasant feelings or opinions from the public and cause the public to be skeptical of the performance of the office related to parking problems in the Kampar District Government. The Kampar District Government as the party responsible for setting the parking tariff has made a regional regulation on public service fees which explains the amount of motorized parking fees to the public and has assigned Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar as the related agency in overcoming the problem of inappropriate parking rates made by person parking attendants in the field. Keywords: Implementatition, Parking Rates

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA PEKANBARU Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dengan melibatkan berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk merazia semua gelandangan dan pengemis yang ada di seluruh sudut Kota Pekanbaru, kemudian dijaring dan ditampung di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sekaligus dilaksanakan pendataan untuk kemudian dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan adanya pembinaan tersebut secara tidak langsung dapat mensejahterakan hidup gelandangan dan pengemis atau yang disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemakaman yang tertib dan indah. Kata kunci: Tanggung Jawab, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis Abstract The existence of homeless people and beggars as a social reality is caused by various factors such as poverty, ignorance need to be immediately dealt with effectively by involving various groups, both government and society. In overcoming the problem of homeless people and beggars, the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru collaborates with the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru to raid all homeless people and beggars in all corners of the City of Pekanbaru, then netted and accommodated in the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru as well as data collection to be carried out and then carried out data collection fostering activities carried out by Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. With this coaching, it can indirectly prosper the lives of homeless and beggars or so-called people with social welfare problems, as formulated in the Vision of the Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, namely: The realization of social welfare for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and Empowerment of Potential and The Source of Social Welfare (PSKS) is based on the values of solidarity and an orderly and beautiful funeral. Keywords: Responsibility, Guidance, Hobos and Beggars

ANALISIS YURIDIS JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Hafiz Sutrisno; Aminoel Akbar Novi Maimory
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i2.12376

Health services must be understood not only as services for people who are sick, but also guaranteeing public health as a whole. The right to health is one of the rights regulated in the constitution. The fact that so far the public's health status is still low, especially for the poor, this can be illustrated by the fact that the maternal mortality rate and infant mortality rate for the poor are three times higher than for non-poor people. Likewise what happens to workers or workers who are working in a company where usually their rights as workers are not fully owned. As a worker, workers have the right to be guaranteed their health and future while working and after retirement. The formulation of the problem in this study is how to regulate health insurance based on Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies and how BPJS Health forms social protection. This research is normative juridical law research, because it wants to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. The government, which is responsible for guaranteeing the health of its citizens, forms the Social Security Administering Body or abbreviated BPJS, which was born based on Law Number 24 of 2011. Keywords: Social Security, BPJS

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search