Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau bahwa Kepolisian khusunya Polda Riau dalam melakukan penyidikan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan PT. Rimba Lazuardi bersalah telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan diarea konsesi milik PT. Rimba Lazuardi, bukanlah dilakukan oleh pihak PT. Rimba Lazuardi, namun disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ingin membuka lahan perkebunan, dan dari keterangan ahli di lapangan bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari PT. Rimba Lazuardi, tetapi dari luar areal PT. Rimba Lazuardi. asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Konsep Strict Liability, Penyidikan, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan Dan Lahan Abstract Law Enforcement Against Criminal Acts Of Forest and Land Fires That Occur in the Area of Industrial Forest Timber Forest Product Utilization Permits (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi in Indragiri Hilir Regency by the Riau Police that the Police, especially the Riau Police, did not find any evidence stating that PT. Rimba Lazuardi was guilty of burning forests and land, because of forest and land fires in the concession area belonging to PT. Rimba Lazuardi, was not done by PT. Rimba Lazuardi, but it was caused by the community itself who wanted to clear plantation land, and from the expert's information in the field that the source of the hotspots was not PT. Rimba Lazuardi, but from outside the PT. Blue jungle. The principle of strict liability is considered applicable in the future to criminal acts of burning land by revising Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in order to accommodate the application of strict liability for criminal acts of forest and land burning. The application of the principle of strict liability to the crime of burning land is carried out with the consideration that the application of strict liability can facilitate the handling of very complicated criminal cases, and can guarantee a sense of justice and legal benefit for the community. Keywords: Concept of Strict Liability, Investigation, Crime, Forest and Land Fires