Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
Daud M Liando, Daud M
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Sam Ratulangi
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Dampaknya Bagi Kualitas Pelayanan Publik Liando, Daud M
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the policy is the establishment of new autonomous regions to facilitate the implementation of quality public services. The emergence of a new autonomous region is expected to improve the way local government more effective. This study reveals the impact of the establishment of few autonomous regions, South Minahasa regency on the quality of public services, particularly the population of administrative services. Implementations of the policy formation of autonomous regions have an impact on the quality of administrative service population. Some of the factors the lead to less than optimal public service facilities and infrastructure are less adequate human resources that have not worked in a professional, institutional aspects are still too weak aspects of the limited budget. On the community side, the lack of awareness of the importance of ID cards and the lack of public knowledge makes people participate less in performance improvement of administrative services population.
Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Minahasa Utara Pangemanan, Melky J; Liando, Daud M; Lengkong, Johny
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 24 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A political party is one of the pillars of democracy and political means to facilitate the political elite in order to achieve a power. Political parties as a container dealer aspirations of the people is expected in the effort to build democracy procedural even the goal with a substantial build democracy. Recruitment is one of the functions of political parties to select figures who have the willingness to participate actively in politics and have the potential to establish a political party and to dedicate themselves to the development of the nation. Recruitment is on the approach to capture political party members and cadres to fight for the partys vision and mission to actualize roles to fill public office gradually and selectively. This study aims to analyze the processes and mechanisms undertaken by the Indonesian Democratic Party of Struggle in determining candidates for regional head in North Minahasa Regency. This study used a qualitative approach. It can be concluded from the Indonesian Democratic Party of Struggle make the process of recruiting candidates for regional heads in North Minahasa Regency in accordance with the guidelines and mechanisms mandated the Central Executive Board
Pemberdayaan Aparatur di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado Kapoh, Winsy Jerry; Liando, Daud M; Rares, Joice J
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 24 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Empowerment is an effort to improve the capabilities and potential of the community, so that people can realize the identity, status and dignity to the maximum to survive and develop themselves independently in economic, social, religious and cultural. Government officials today are required to provide the best service for the community, especially in the public service, but the reality in some places one in the village Malalayang Dua subdistrict Malalayang, resource quality apparatus is still questionable it is certainly an impact on excellent service.This study reviews the empowerment for the apparatus in two districts Malalayang Malalayang village, using qualitative research methods, the results of research low levels of education and infrastructure are less likely to cause low quality of village officials so requires empowerment of the above organizations.
The Influence of Population Administrative Policy Implementation on the Quality of Id Card Service Liando, Daud M
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 19, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to analyze the influence of population administrative policy implementation on the quality of ID card service in South Minahasa District. The variables used are policy standards and objectives, policy resources, inter-organizational communication, the characteristics of the implementation agencies, the economic, social and political environment, and response of the implementers. The result shows that the implementation of population administrative policy is very much determined by the communication factor. One of the factors causing the inefficiency of ID card service is the inadequate role of society in the implementation of population administrative policy. The implementation agencies from the Office of Population and Civil Administration must ceaselessly build both vertical and horizontal communications with South Minahasa people.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara) Mamoto, Gabriella G; Gosal, Ronny; Liando, Daud M
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang harus di atasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin di capai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan public. Begitu pula dengan kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hewan beresiko rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: Comunication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition (Disposisi), Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum maksimal untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin dan tidak sesuai (Standart Operasional Prosedur) dan kurangnya Transparansi dari Masyarakat (Disposisi) Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan, Rabies
Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Mokosolang, Magda; Liando, Daud M; Sampe, Stefanus
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era sekarang ini, dalam dunia pekerjaan banyak ditutut kepada pekerja bukan hanya skill namun juga harus dilengkapi dengan sebuah profesionalitas yang tinggi dan totalitas dalam sebuah pekerjaan,tanpa adanya profesionalisme, maka dapat dipastikan pekerjaan yang dikerjakan akan asal-asalan. Dunia sekarang ini sedang dilanda pandemi covid 19  yang mewajibkan semua orang untuk menjaga diri, kesehatan dan lingkungannya, dalam dunia pemerintahan, pemerintah juga dituntut untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, oleh sebab itu pemerintah melalui kementerian kesehatan dan didaerah melalui dinas kesehatan yang bertanggungjawab akan mencegah penularan covid 19 serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan dari pemerintah. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang juga terkena dampak akibat pandemic covid 19 tersebut, oleh sebab itu telah ada beberapa langkah strategis yang diambil pemerintah, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan covid 19 di daerah kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tugas yang berat tersebut sudah selayaknya profesionalisme dikedepankan agar pencegahan covid 19 dapat berjalan efektif dan efesien. Pegawai dinas kesehatan dituntut mampu memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan juga memberikan rasa aman. Namun dalam menjalankannya harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang yang baik agar semua stragegi dan perencanaan boleh berjalan dengan baik. Kata kunci : Profesionalisme, Pegawai, Covid 19
Strategi Marketing Politik Melky Jakhin Pangemanan Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Utara Periode 2019-2024 Wawointana, Caesar V; Liando, Daud M; Kimbal, Alfon
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan legislatif merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon anggota dewan yang dapat mewakili aspirasi mereka yang terbaik sesuai harapan masyarakat. Setiap calon pasti memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi dalam menghadapai pemilihan langsung merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim pemenangan yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh calon legislatif atau kandidat dan tim pemenangan dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada calon atau kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.Melky Jakhin Pangemanan merupakan salah satu calon anggota legislatif yang berasal dari partai solidaritas Indonesia. Partai tersebut merupakan partai yang baru terbentu dan pertama kali ikut dalam kontestasi baik nasional maupun darah. Dalam daerah pemilihan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung Melky Pangemanan berhasil mendapatkan suara 8.317 dan berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara.mengenai kemenangan Melky Jakhin Pangemanan dalam  kontestasi pileg Sulawesi Utara tahun 2019 peneliti melihat ada hal yang berbeda dari kemenangan seorang calon legislatif, pada umumnya untuk memenangkan sebuah kontestasi setidaknya ada 3 modal yang kuat yang harus dimiliki oleh calon yakni Modal Politik, Modal Sosial dan Modal Ekonomi.Kata Kunci: Strategi, Markteing Politik, Melky Jakhin Pangemanan
Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan Runturambi, Merry; Lumolos, Johny; Liando, Daud M
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih, petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dengan metode penelitian menggunakan perspektif pendekatan kualitatif Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), penelitian ini untuk mengukur kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan melihat aspek penilaian kinerja menurut Husein Umar (2008:78). Kata Kunci : Kinerja, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Tahapan Pemilu
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019 Supit, Juelfrida Eunike; Liando, Daud M; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan/fase fungsi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2019. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukan sebagai unsur penyelenggaan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi,anggaran,dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan para informan yang kompeten menjawab permasalahan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, yang dikaji melalui indikator kinerja menurut Prawirosentono. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Efektivitas yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dinilai sudah baik, karena proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe sendiri dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, melakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2019 dan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 lalu.  Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi Anggaran, DPRD
Co-Authors Johny Lumolos JOICE RARES Kapoh, Winsy Jerry Kimbal, Alfon Laksono Trisnantoro Lengkong, Johny Mamoto, Gabriella G Mokosolang, Magda Runturambi, Merry Stefanus Sampe, Stefanus Supit, Juelfrida Eunike T. A. M. Ronny Gosal Wawointana, Caesar V