Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review
Johny Krisnan, Johny
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Borobudur Law Review

 1 
Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang Putri, Nandyar Astari; Kurniaty, Yulia; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio legal reseach, melakukan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer berupa kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang diproleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan, Polres Kota Magelang memberlakukan kebijakan non penal dan penal. Implementasi kebijakan non penal terwujud dalam upaya diskresi, upaya pre-emtif dan preventif. Implementasi kebijakan penal berupa MoU antara Polres Kota Magelang dengan Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.
Dampak kebijakan asimilasi untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 terhadap statistik kejahatan di Magelang Kurniaty, Yulia; Yudha, Awiek Prama; Krisnan, Johny; Basri, Basri
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana untuk mencegah terjadinya kluster baru di Lapas Kelas IIA Magelang. Untuk menjawab permasalahan penelitian digunakan metode penelitian lapangan guna memperoleh data primer angka kriminalitas dan ragam penyakit masyarakat di Unit Reskrim Polres Magelang Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa statistik kriminalitas di Kota Magelang setelah diberlakukannya Keputusan Kemenkumham tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tidak meningkat. Adapun ragam kejahatan yang terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, penggelapan dan pemerasan
Customary criminal law in the Eastern of Indonesia: the special autonomy Province of Papua Aisy, Salsabila Rahadatul’; Hakim, Hary Abdul; Krisnan, Johny; Hardyanthi, Try; Masithoh, Mutia Qori Dewi
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5553

Abstract

Autonomy is often seen as an institutional instrument to manage sub state nationalist conflict. Its implementation is also a key in determining its impact on conflict. After the reform period 1999 “Autonomy and Decentralization” in Indonesia are widely welcomed. While Papua is an inseparable part of special autonomy in Indonesia. Papua as a former Dutch territory which was later handed over to Indonesia has many advantages, both in terms of culture, customary law and natural resources. But on the other hand, the fact is that the indigenous Papuan people does not agree to join as part of Indonesian territory. This rejection was accompanied by separatist actions based on their interest mentioned in the memorandum for Papuan independence. This research is the first to aim to measure whether the special autonomy given to Papua has been effectively carried out in an effort to defend Papua as a part of Indonesia. Second, in the application of this special autonomy related to the existent of customary criminal law in papua. The research used normative legal research by statute approach, the data collected through library research and also analysed used descriptive qualitative. So it is concluded that the application of the special autonomy given to Papua has a big impact on democracy in Indonesia, as well as the Papua regional government given specialization in managing its regional potential. Although there are still problems in its implementation.
Co-Authors Agna Susila, Agna Aisy, Salsabila Rahadatul’ Basri Basri Chandra Purnama, Pancar Chandra Purnama, Pancar Hafid Rahman, Indra Hafid Rahman, Indra Hakim, Hary Abdul Hardyanthi, Try Khairun Nisa, Yusup Khairun Nisa, Yusup Masithoh, Mutia Qori Dewi Nurwati Nurwati Putri, Nandyar Astari Suaila, Agna Yudha, Awiek Prama Yulia Kurniaty