Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT
Arianti Singal, Arianti
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM PERAN PEMERINTAH MELINDUNGI HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN Singal, Arianti
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 23, No 9 (2017): JURNAL HUKUM UNSRAT
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekersan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang dalam pelayanan kesehatan, Rumah sakit juga harus memperhatikan etika dan profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri.
PENATAAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Singal, Arianti
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah manfaat penataan daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Untuk mengetahui bagaimanakah penataan daerah dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas materi berkaitan dengan penulisan Skripsi ini. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif. Kata Kunci : Penataan, Pemerintahan Daerah
Co-Authors