Donny Oktavianus, Donny
Universitas Sam Ratulangi Manado

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA BITUNG DAN KOTA TOMOHON PERIODE ANGGARAN 2010 - 2014 Oktavianus, Donny; Murni, Sri; Saerang, Ivonne S.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 878 - 1003
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.741 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.3.2015.9716

Abstract

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan perbandingan tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dan Tomohon periode 2010 – 2014. Metode yang digunakan Deskriptif Komparatif dan teknik pengumpulan data adalah data sekunder. Perhitungan dilakukan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data yang diambil adalah laporan realisasi APBD Kota Bitung dan Tomohon periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bitung dalam tingkat kemampuan keuangan mengelola rumah tangganya lebih unggul dibandingkan Kota Tomohon. Akan tetapi kedua kota tersebut masih dikategorikan tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk pemerintah daerah Kota Bitung dan Tomohon sebaiknya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan lagi ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi serta pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan kualitas, kemudahan, dan ketepatan serta kecepatan pelayanan.   Kata kunci: kemampuan keuangan, kemandirian, desentralisasi fiskal daerah