Ahmad Ahmad
UIN Suska Riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Jumlah Penduduk dan UMR terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Riau 2010-2020 Aswanto Aswanto; Ahmad Ahmad
IKRAITH-EKONOMIKA Vol 5 No 2 (2022): IKRAITH-EKONOMIKA No 2 Vol 5 Juli 2022
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.846 KB)

Abstract

Persoalan pengangguran menjadi pekerjaan rumah seluruh wilayah di Indonesia, hal tersebut karena dengan tingginya angka pengangguran tentunya akan mendorong persoalan lainnya tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial. Maka masalah pengangguran menjadi prioritas kebijakan dalam menangani persoalan perekonomian, termasuk Provinsi Riau. Jumlah penduduk dan UMR menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran suatu daerah. Jumlah penduduk yang banyak dan terserap di lapangan pekerjaan maka dapat menjadi perbaikan bagi perekonomian nya, namun jika penduduk yang banyak tidak terserap lapangan pekerjaan maka akan menjadi beban bagi perekonomiannya. Begitu juga dengan upah minimum regional menjadi daya tarik masyarakat untuk mencari kerja, namun apakah upah yang ditetapkan sudah menjadi keseimbangan dari produktivitas pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat jumlah penduduk, UMR terhadap jumlah orang menganggur di Provinsi Riau. Kajian ini dianalisis dengan menggunakan analisis statistic deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil kajian ini menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran sedangkan Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran Provinsi Riau 2010-2020.
IZIN PENDIRIAN, IZIN OPERASIONAL, IZIN KONVERSI KE BANK SYARIAH DAN YANG BERKENAAN DENGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Ahmad Ahmad; Nur Nasrina; Heri Sunandar
SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS Vol. 2 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.199 KB) | DOI: 10.31004/sharing.v2i1.10512

Abstract

Tulisan ini berkenaan dengan tatacara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dimana keduanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral . izin pendirian, izin operasional izin konversi perbankan syariah di Indonesia. Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Bank Perkreditan Rakyat juga dapat ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yang memadai.