Garuda - Garba Rujukan Digital

Komunikasi Dan Semangat Kerja Perangkat Desa Di Desa Tampekan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Komang Sari Darmawati; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Komunikasi merupakan hal penting dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang baik dapat memicu meningkatnya semangat kerja para perangkat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah komunikasi perangkat desa di Desa Tampekan ?, dan 2) bagaimanakah semangat kerja perangkat desa di Desa Tampekan ?; dan 3) Apa sajakah hambatan dan pendukung komunikasi perangkat desa di Desa Tampekan ? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa komunikasi antara perangkat desa di Desa Tampekan berlangsung melalui komunikasi vertical, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Semangat kerja perangkat desa di Desa Tampekan selalu tinggi, yang dapat dilihat dari adanya semangat kerja yang tinggi dengan jiwa mudanya, adanya kebanggaan menjadi pegawai di desa yang bisa menafkahi keluarganya, para perangkat desa mampu menyesuaikan diri dengan teman-teman kerjanya, serta tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Juga ditemukan fakta bahwa hal-hal yang menjadi penghambat komunikasi perangkat desa di Desa Tampekan adalah pesan yang disampaikan sering dikurangi atau ditambahi, penafsiran yang berbeda-beda terhadap pesan atau informasi yang diterima, pesan bisa menjadi tidak benar saat penerima pesan dalam keadaan marah, emosi dtau sedih, serta bahasa yang digunakan sering tidak nyambung. Sedangkan faktor pendukungnya adalah penguasaan bahasa, saran komunikasi, kemampuan berpikir pelaku komunikasi, dan lingkungan yang baik sebagai penunjang komunikasi.

Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Putu Sucika; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa seiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang bermutu sehingga pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami permasalahan baik penyaluran maupun penggunaannya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimana implementasi, kendala dan upaya dalam pelaksanaan dana BOS dalam pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan Tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan penelitian kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik utama dalam penggalian data. Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan dalam implementasi dana BOS SD Negeri 1 Penarukan, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi. Implementasi dana BOS sangat mempengaruhi pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan karena bisa sebagai seluruh pembiayaan kegiatan non-personalia seperti pembiayan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku refrensi perpustakaan, pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler, ulangan dan ujian. Sementara kendala dalam implementasi dana BOS yaitu terjadi keterlambatan dana BOS yang bisa dicairkan dan minimnya SDM maupun sarana prasarana hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS. Cara mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS yaitu mencari dana talangan terlebih dahulu, untuk mengatasi kurangnya pemahaman karna kurangnya bimtek, sekolah dibantu melalui gugus melakukan bimtek dan pelatihan tengtang implementasi dana BOS, dan untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.

PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA JAGARAGA KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG I Nyoman Suprapta
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan sawan kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengenasan kemiskinan.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pengelolaan programbedah rumah di Desa Jagaraga ?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Jagaraga ?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi prosespenyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB,mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedha rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong / swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas SosialPropinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut.Program bedah rumah di Desa Jagaraga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah.

STRATEGI BAPPEDA DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BULELENG Nyoman Doddy Darmawan; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Bappeda Kabupaten Buleleng ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda sebagai badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah harus bisa menerapkan strategi dan mengoptimalkan kordinasi perencanaan pembangunan daerah, bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, para Kepala Sub Bidang, dan para Kepala Sub Bagian di Bappeda Kabupaten Buleleng. Teknik pemeriksaaan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama dalam melaksanakan strategi proses perencanaan pembangunan, Bappeda Buleleng menggunakan strategi-strategi berikut. 1) Strategi SO (Strategi yang memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang), 2) Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman), 3) Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang), dan 4) Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman). Kedua Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD Kabupaten Buleleng sangat terkait karena dalam perumusan dan penetapan APBD harus melalui perencanaan melalui musrenbang. Ketiga Hambatan dalam proses perencanaan: 1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan 2) kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data informasi atau kelengkapan data untuk perencanaan pembangunan sering mengalami kendala. dan 2) partisipasi masyarakat dalam sebagian besar kegiatan pembangunan masih belum memadai, salah satu contohnya adalah dalam Musrenbang.

Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Buleleng Putu Ariawan; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelayanan kesehatan oleh petugas di Rumah Sakit merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk itulah pegawai harus menunjukkan kinerja yang baik dan maksimal supaya bisa memberikan pelayanan yang berkualitas supaya masyarakat dalam hal ini pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kinerja pegawai di IGD RSUD Kabupaten Buleleng ?;2) bagaimanakah kualitas pelayanan di IGD RSUD Kabupaten Buleleng ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja pegawai dan kualitas pelayanan di IGD RSUD Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen, ditemukan fakta bahwa kinerja pegawai di IGD RSUD Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan indikator kinerja pegawai yaitu : kualitas, kuantitas, efektifitas, ketepatan waktu, kemandirian, dan hubungan interpersonal. Dengan tercapainya indikator kinerja pegawai tersebut, maka pegawai di IGD RSUD Kabupaten Buleleng sudah mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dari hasil penelitian juga ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan IGD RSUD Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, Responsiveness, Reliability, dan Assurance ). Dengan tolok ukur pelayanan seperti itu, pelayanan yang diberikan oleh pegawai baik tenaga medis maupun non medis di IGD RSUD Kabupaten Buleleng sudah mampu memuaskan masyarakat yang datang mencari layanan kesehatan

KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI BEDAH SENTRAL RSUD KABUPATEN BULELENG Gede Suarnaya; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelayanan kesehatan oleh petugas di Rumah sakit merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk itulah petugas harus memberikan pelayanan yang berkualitas supaya masyarakat dalam hal ini pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng?; 2) apakah faktor penghambat kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng?; dan 3) bagaimanakah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, Responsiveness, Reliability, dan Assurance ). Faktor-faktor penghambat kualitas pelaksanaan pelayanan IBS RSUD Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal yaitu SOP yang kadang terlaku kaku dalam penerapannya, dan perencanaan yang kurang matang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya masyarakat yang membandel dan memaksa untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di IBS RSUD Kabupaten Buleleng adalah : mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan, mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti kualitas layanan, mendidik konsumen tentang layanan, dan menumbuhkan budaya layanan.

Evaluasi Program BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Dewa Nyoman Redana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan bebankeluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?; 2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis meggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLTDana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 (tiga bulan) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA PEGADUNGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG Putu Mastika Dana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1). Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng? 2). Apa Sajakah Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, secara umum gambarkan bahwa implementasi Dana Desa berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi Dana Desa berjalan dengan baik. 2). Faktor-faktor pendukung dan pnghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat desa, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna layanan. Tingkat pendidikan yang rata-rata setingkat SMU, menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan di desa Pegadungan. Juga adanya kerjasama yang baik yang terjalin lewat seringnya bertemu dan adanya tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan DD menjadi faktor pendukung lainnya. Sedangkan kondisi sosial, menjadi faktor penghambat, di samping kondidi sosial ekonomi masyarakat desa Pegadungan yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan karyawan swasta, ikut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan DD.

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA DEMOKRASI DESA DI DESA KALIANGET KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG Putu Dira Adnyana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD tetap dipertahankan di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya BPD telah menjadi lembaga yang relatif mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD semestinya menjadi poinir dalam mendorong kemandirian desa sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa, Di Desa Kalianget yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana demokrasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kalianget sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa mengalami kendala karena kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat rendah. BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD telah disikapi secara positif oleh BPD, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul.

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN ALING-ALING DESA SAMBANGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG Ida Ayu Dewi Yuli Asriani; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Buleleng memiliki berbagai objek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti Air Tejun, Pantai, Danau sera Air Panas. Salah satu objek wisata yang dapat dikembangkan di Buleleng adalah objek wisata Air Terjun Aling-Aling yang ada di kawasan Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada. Dalam pengelolaan dan perkembangan untuk objek wisata Air Terjun Aling-Aling di kawasan Desa sambangan tersebut yang memegang peranan penting adalah sumber daya manusia dari masyarakat setempat, karena keahlian dan ketrampilan di bidang pariwisata sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata demi keberlanjutan dari objek wisata tersebut. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian yaitu 1). Bagaimanakah Strategi Objek Wisata Air Terjun Aling-Aling Desa Sambangan.? 2). Apakah hambatan dalam strategi pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Aling-aling Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng?. 3).Bagaimanakah upaya dalam menghadapi hambatan dalam strategi pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Aling-aling Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng? Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan maksud agar memperoleh gambaran secara mendalam mengenai strategi dalam pengembangan pariwisata. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Aling-aling Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah berjalan sesuai dengan harapan dari segi: tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan fasilitas pariwisata, peningkatan pendapatan asli desa (PAD), mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, melestarikan lingkungan dan meningkatkan citra pariwisata baik didalam dan luar negeri. Kebijakan diambil melalui musyawarah oleh kelompok-kelompok Pengelola Obyek Wisata, Darwis, Bumdes dan Pemerintah Desa kemudian diresmikan melalui sebuah forum dimana ketua yang menjadi perwakilan dan mengesahkan sehingga kebijakan itu bisa dilaksanakan untuk masyarakat. Program pengembangan objek wisata air terjun aling aling yaitu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, Peningkatan sarana dan prasarana penunjang fasilitas wisata serta koordinasi dan sinergitas dengan sektor pendukung pariwisata seperti Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. Hambatan dalam strategi pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Alin-aling Desa Sambangan adalah hambatan internalnya yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya dan kurangnya pemahaman tentang dunia pariwisata. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu kondisi wilayah yang rawan terhadap longor dan banjir serta kurangnya promosi kepariwisataan yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Upaya dalam menghadapi hambatan dalam strategi pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Aling-aling Desa Sambangan yaitu upaya internal yang dilakukan adalah melaksanakan muyawarah yang diikuti oleh Kelompok Pengelola Pariwisata, Bumdes, Darwis, dan Pemerintah Desa sedangkan upaya eksternalnya adalah bersinergi antara Pengelola Pariwisata dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor dan banjir serta untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelatihan dan program-program promosi kepariwisataan.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search