Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) Ega Kusuma Wardhana; Yulia Kurniaty; Jhony Krisnan; Basri Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 3 (2022): Vol 1 No.3 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.641 KB) | DOI: 10.31603/7410

Abstract

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.dan Kesehatan.Hewan, dimana saknsi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veternier atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.
Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects Wahyu Putra Satria; Yulia Kurniaty; B Basri; Jhony Krisnan
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.659 KB)

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.
Analysis of Sexual Violence Elimination Bill Against Victim Protection Reviewed from Progressive Legal Aspects Wahyu Putra Satria; Yulia Kurniaty; B Basri; Jhony Krisnan
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Mahasiswa (Student Paper Presentation) B
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe a progressive legal view of existence and analyze what forms of protection are provided for victims of sexual violence in the the BILL of elimination of sexual violence. This research uses a normative juridical approach (statute approach) and a conceptual approach. Based on the results and discussion, we will discuss progressive legal views on existence and analyze what forms of protection for victims of sexual violence are in the Bill on the Elimination of Sexual Violence. In the opinion of the researcher, the enforcement of existing laws and regulations in Indonesia is still lacking in taking sides with victims of sexual violence in terms of handling and recovery. However, the researcher agrees if the Draft Law on the the BILL of elimination of sexual violence is passed, because it is with the existence of the the BILL of elimination of sexual violence into the The Sexual Violence Elimination Act, it is hoped that this is a legal provision that specifically accommodates Indonesian laws and regulations that have been in existence so far. previously did not regulate in detail and comprehensively in tackling cases of sexual violence.