<![CDATA[ABSTRAKLatar belakang peneliti mengangkat penelitian “Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara” karena transaksi bisnis di era sekarang ruang lingkupnya bukan hanya nasional melainkan internasional dan aset-aset debiur yang ada di luar negeri. 1. Bagaimana daya mengikat putusan pengadilan niaga terhadap kepailitan lintas batas negara? 2. Bagaimana pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia?. Daya mengikat putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) bahwa untuk bisa menjangkau eksekusi harta pailit di luar yuridiksi wilayah Indonesia harus memerlukan perjanjian internasional. Baik perjanjian regional maupun internasional supaya putusan pengadilan niaga Indonesia mendapatkan pengakuan dan pengesahan di negara lain. Pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia sebenarnya instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) yakni UNCITRAL Model Law (United Commisions on International Law Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment) melalui konvensi tersebut dapat mengendorkan prinsip-prinsip hukum kepailitan lintas batas negara seperti prinsip-prinsip universal dan prinsip territorial.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Niaga, kepailitan, lintas batas negara ABSTRACK The background of the researcher raised “The Binding Power of Commercial Court Decisions Againts Cross Border Bankruptcy” brcause business transactions in the current are not only national but international scupe and many debtors” assets are abroad 1. How is the binding power of commercial court decisions on cross border-insolvency?. 2. How is the settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory pf Indonesia?. This study indicate that “The Power of observing the Decisions of the Indonesian Commercial Court Againts Cross Border Bankruptcy” that in order to reach the execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of Indonesian territory, an international agreement must be required . Both international agreements take the form of regional and multilateral so that Indonesia commercial courts get recognitiom and ratification in other countries. The settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the Indonesia territory is actually an international legal instrument that regulaties cross-border insolvency namely the UNCITRAL Model Law through the convention that can relax the principles of cross border bankruptcy law, suchs as universal of bankruptcy territory. Keyword: Decisions Bankruptcy Court, Bankruptcy, Cross Border]]>
