<![CDATA[ABSTRACTDeponering is the implementation of the principle of opportunity, namely the provision of cases in the public interest. The intended public interest is the interest of the nation, state and / or the interests of the wider community. Deponering is regulated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, but in the regulation there are blurred norms where there are no clear boundaries of the interests of the Nation, the State and the wider community. The writing of this Scientific Journal aims to find out the Legal Implications of the Regulation of Public Interest as a Requirement for the Use of Deponering by the Attorney General According to Positive Law. The research method used is normative legal research or library legal research methods. The results of the analysis of the public interest as determined in Article 35 c of the Prosecutor's Law explain that the public interest is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community.Keywords: Public Interest, Deponering, Supreme Attorney. ABSTRAKDeponering adalah pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang di maksud adalah kepentingan bangsa, negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Deponering diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun dalam pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak jelas batasan batasan dari kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat luas. Adapun penulisan Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hasil analisa Kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.Kata Kunci : Kepentingan Umum, Deponering, Kejasaan Agung.]]>
