<![CDATA[Abstrak Perilaku penyelengara negara khususnya penegak hukum di indonesia sudah banyak menimbulkan berbagai polemik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang sektor publik dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. akibat dari sistem penyelengaraan pemerintahan yang dimana tidak lagi tertata secara tertib dan tidak terawasi dengan baik karena landasan hukum yang digunakan juga banyak mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasianya. Didukung oleh sistem chek end balances yang lemah diantara kekuasaan itulah maka korupsi sudah hampir melembaga yang hampir sulit dihapuskan.[1]sehingga aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenganya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Abstract The behavior of state officials, especially law enforcers in Indonesia has caused many polemics in eradicating corruption in Indonesia. It was confirmed later that corruption always begins and develops the public sector with clear evidence that with that power public officials can suppress or extort justice seekers or they who need services from the government. the result of a governance system that is no longer organized in an orderly and poorly controlled manner because the legal basis used also contains many weaknesses in its implementation. Supported by a weak check end balances system among those powers, corruption is almost institutionalized, which is almost difficult to eliminate. so that the state apparatus in carrying out their duties and authority can cause legal consequences, namely the determination of suspects is illegal and null and void by law.[1]Romli Atmasamita, Sekitar Masalah Korupsi Nasional Dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung: 2004, hlm ,1. ]]>
