Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM SATLANTAS SORONG KOTA Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Gerakan untuk menjadikan keadilan sosial sebagai salah satu nilai penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dimulai sejak lama, yakni hampir empat dekade yang lalu. Dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut, Kepolisian Indonesia sejak beberapa tahun terakhir memiliki Program Promoter guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Program Promoter ini dilaksanakan melalui 11 program prioritas, yang salah satu diantaranya adalah peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu program prioritas mengingat masih banyaknya keluhan terutama saat masyarakat berhadapan dengan loket pelayanan publik, termasuk pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik pada unit layanan SIM pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satlantas Sorong Kota. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui data primer dan data sekunder. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Permenpan-RB Nomor 17/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan yang prima, Satpas Satlantas Polres Sorong Kota hampir sebagian besar telah memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan. Keywords: Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Promoter, Surat Izin Mengemudi (SIM)

ISU SOSIAL PASCABENCANA ALAM: STUDI KASUS PENJARAHAN DI KOTA PALU MELALUI PENDEKATAN PINHEIRO PRINCIPLES DAN PSIKOLOGI SOSIAL Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Pada 27 September 2018, Sulawesi Tengah tertimpa bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Bencana tersebut mendorong munculnya kekacauan berupa penjarahan massal yang berpusat di Kota Palu pada 29 September hingga 7 Oktober 2018. Penelitian ini mencoba melihat lebih jauh penjarahan yang terjadi pascabencana alam di Kota Palu dari sudut pandang Pinheiro Principles dan pendekatan psikologi sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis motif penjarahan pascabencana alam di Kota Palu, dan meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjarahan yang terjadi. Penelitian dilaksanakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Potret penjarahan dianalisis melalui pendekatan psikologi sosial, sementara peran pemerintah mengatasi penjarahan ditinjau berdasarkan Pinheiro Principles pada masa tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif penjarahan di Kota Palu pascabencana secara garis besar didasarkan pada dua hal, yaitu drives dan incentives. Drives didorong oleh timbulnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara incentives dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu dan menjadi penguat melakukan penjarahan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penjarahan yang terjadi pascabencana alam pada 27 September 2018 di Kota Palu dilakukan dalam dua bentuk sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat : Studi Kasus Kekerasan Seksual Pascabencana Alam Di Indonesia Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyintas bencana di masa tanggap darurat bencana alam, dan melihat peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada anak penyintas bencana alam. Data kejadian difokuskan pada masa tanggap darurat dengan pertimbangan masa tanggap darurat merupakan masa rawan sekaligus masa banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diperoleh antara lain adalah penelantaran, perdagangan anak korban tsunami, perkosaan dan percobaan perkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, dan pengintipan yang dilakukan saat mandi di lokasi-lokasi pengungsian, (2) Konstruksi bangunan yang tidak responsif gender, faktor norma sosial, menurunnya proteksi orang tua, ketidakpastian ekonomi, bantuan kemanusiaan yang tidak sensitive gender dan peduli anak, lama waktu pengungsian, kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, lemahnya aturan keamanan dan keselamatan, besarnya peran media, dan keluarga yang terpisah dari komunitasnya menjadi faktor penyebab masih ditemukannya berbagai kekerasan seksual pada anak pascabencana alam, (3) peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Disonansi Kepemimpinan dan Dampaknya Terhadap Ketidaknyamanan Kerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah Sektor Publik Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Tulisan ini mengulas terkait disonansi kepemimpinan dan dampaknya terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik. Tujuannya memberikan gambaran dan analisis terkait disonansi kepemimpinan terhadap ketidaknyamanan kerja pegawai pada organisasi pemerintah sektor publik, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar disonansi pada pimpinan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penulis menggunakan metode ini karena protokol riset metode PRISMA yang detail dan lengkap yang memungkinkan terhindar dari bias subjektif untuk melakukan kajian literatur tanpa melakukan kajian lapangan langsung. Hasil penelusuran berbagai literature menemukan emosi yang dirasakan orang ketika mereka bekerja akan secara langsung mencerminkan kualitas yang sesungguhnya dari kehidupan kerjanya. Pemimpin yang disonan dapat disandingkan dengan individu dengan kepribadian “tipe A” dan kepribadian neurotic. Tipe pemimpin seperti inilah yang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman karena sikap, perilaku dan keputusan pimpinan yang seringkali menyebarkan emosi negative. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mereduksi disonansi adalah; (1) mengubah sikap atau perilaku melalui mindfulness, hope, dan compassion, (2) menjalankan filosofi teras, dan (3) menerapkan teknik Johari’s Window.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search