Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Sains
Bambang Yudhatama Fitriargo
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha dalam Tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bambang Yudhatama Fitriargo; Joko Sriwidodo; Gatut Hendro
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.012 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v3i01.526

Abstract

Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta. Namun dengan adanya Perpres tersebut menyebabkan adanya celah hukum bagi BUMN/BUMD untuk melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan obyek yang diteliti adalah asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan larangan monopoli persaingan usaha dalam tender proyek KPBU yaitu adanya larangan tindakan post bidding yang merupakan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir yang telah ditetapkan masih terjadi. Dalam hal ini KPPU tidak mengatur tentang post bidding hanya saja KPPU dapat memutuskan tindakan post biding yang terjadi dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait pengadaan barang dan jasa apabila melakukan persekongkolan tender.
Co-Authors Gatut Hendro Joko Sriwidodo