Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSEDING SEMINAR UNSA RECHTSTAAT UNTAG Law Review
Muhammad Afied Hambali, Muhammad Afied
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POLICY MODEL FOR THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A PROOF TOOL IN CRIMINALACTION AFTER THE APPLICATION OF LAW NO 19 OF 2016 Muhammad Afied Hambali
UNTAG Law Review Vol 3, No 1 (2019): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.244 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v3i1.1062

Abstract

This paper aims to analyze the policy model of the use of electronic documents as evidence in criminal acts based on Law No. 19 of 2016. The development of information technology has significantly transformed the conventional socialization system into a digital system. This affects the emergence of new legal actions in a community. The form of the new legal action needs to be adjusted and harmonized with existing legislation, such as the use of electronic documents as evidence that will be used as a means of verification in court. Based on the analysis it was revealed that Law No. 19 of 2016 as a legal umbrella for regulating criminal acts in cyberspace is still experiencing many obstacles, therefore it must be harmonized with the relevant criminal law because if it is different then it will cause legal imbalance so that it will increasingly make it difficult for law enforcers to enforce the law.
POLICY MODEL FOR THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A PROOF TOOL IN CRIMINAL ACTION AFTER THE APPLICATION OF LAW NO 19 OF 2016 Muhammad Afied Hambali
UNTAG Law Review Vol 2, No 2 (2018): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.198 KB) | DOI: 10.36356/ulrev.v2i2.919

Abstract

This paper aims to analyze the policy model of the use of electronic documents as evidence in criminal acts based on Law No. 19 of 2016. The development of information technology has significantly transformed the conventional socialization system into a digital system. This affects the emergence of new legal actions in a community. The form of the new legal action needs to be adjusted and harmonized with existing legislation, such as the use of electronic documents as evidence that will be used as a means of verification in court. Based on the analysis it was revealed that Law No. 19 of 2016 as a legal umbrella for regulating criminal acts in cyberspace is still experiencing many obstacles, therefore it must be harmonized with the relevant criminal law because if it is different then it will cause legal imbalance so that it will increasingly make it difficult for law enforcers to enforce the law.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 MUHAMMAD AFIED HAMBALI
PROSEDING SEMINAR UNSA 2013: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM
Publisher : PROSEDING SEMINAR UNSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.228 KB)

Abstract

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan sekedar menjadi persoalan yuridis semata, tetapi sudah membudaya, menjadi penyakit bangsa  yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang  memiliki dan menyimpan narkotika  secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Meningkatnya tindak pidana atau kejahatan Narkotika di Indonesia yang berlangsung dari tahun ke tahun, jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat, kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan. Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
PEMILUKADA PASCA REFORMASI DI INDONESIA Muhammad Afied Hambali
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.849 KB)

Abstract

Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan.Dari pemilihan pemilukada secara langsung ini mempunyai beberapa kelebihan adanya kebebasan dan persamaan hak yang dimiliki masyarakat yaitu dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung, adapula Penyelewengan yang dihadapi berupa adanya budaya suap dan money politic , .....Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum secara langsung yang dipilih oleh rakyat merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat, mereka dapat secara langsung memilih pilihannya yang mampu dan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat karena Pemilihan umum merupakan wujud demokrasi.
Co-Authors