Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Muqaranah
Armasito Armasito
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI TENGAH WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KENTEN LAUT KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASINN) Rini Anggraini; Armasito Armasito
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2021): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.853 KB)

Abstract

From the results of this study, it can be seen: The delay of marriage in the midst of the Covid-19 outbreak in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency was motivated by several things, namely a circular letter from the minister of religion, prospective husbands who were out of town, and wanted to hold a big reception. -magnitude. The postponement of marriage in the midst of the Covid-19 outbreak in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, in Islamic law, the marriage law is Mubah. It is said to be permissible because to prevent the spread of the Covid-19 virus so that there is no process that can bring people together to hold a wedding reception, Islamic law teaches us to do better things than harm. The method used in this research is qualitative, while the type of research isfield research. While the data sources are divided into two, namely primary and secondary data. Furthermore, in data collection using interviews, literature and documentation and then analyzed usingmethods qualitative descriptive. Keywords: Marriage, Delay, Fiqh Munakahat
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dea Amilia Zanda; Qodariah Barkah; Armasito Armasito
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2022): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.129 KB)

Abstract

HIV/AIDS is often associated with deadly diseases that are transmitted through promiscuity and homosexual behavior. HIV/AIDS is also said to be a cursed disease as a result of inappropriate behavior, so that it often creates stigma and discrimination against its sufferers which makes children with HIV/AIDS get bad treatment. This study aims to determine the perspective of Islamic law on legal protection for children with HIV/AIDS in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research method used in this paper is a normative juridical method with the type of literature study. The results of this study show that legal protection for children with HIV/AIDS is in the form of special protection through surveillance, prevention, treatment, care, and rehabilitation efforts. Meanwhile, according to the perspective of Islamic law, protection of children with HIV/AIDS is a form of using maqashid shari'ah, which aims to protect children's self-esteem (hifz nafs) and provide peace in all aspects of social life. Keywords: Legal Protection; HIV/AIDS; Islamic Law
Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Ida Nurlailawati; Muhamad Harun; Armasito Armasito
Muqaranah Vol 6 No 2 (2022): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v6i2.15482

Abstract

Salah satu bagian dari pertukaran atau ekonomi adalah kolaborasi pembagian keuntungan. Dalam kenyataan kehidupan individu, banyak individu yang beragama Islam mengadakan partisipasi bagi hasil dalam berbagai bidang ekonomi dan pertukaran sebagai pekerjaan atau bisnis mereka, kenyataan ini dapat dilihat dalam budidaya padi. Untuk melakukan bisnis ladang pedesaan, ada banyak partisipasi antara pemilik ladang dan individu yang memiliki apa yang diperlukan dan kesiapan untuk mengolah. Karena terkadang pemilik tanah tidak dapat menggerogoti tanah miliknya sendiri, bertentangan dengan norma ada buruh yang memiliki kemampuan bercocok tanam namun tidak memiliki tanah tersebut. Isu yang diangkat dalam perbincangan ini adalah bagaimana cara melakukan bagi hasil sawah di Kota Cahaya Maju, Kelurahan Lemrub, Aturan Ogan Komering Ilir. Bagaimana survei regulasi Islam dan aturan baku tentang pelaksanaan pengambilan manfaat sawah di Kota Cahaya Maju, Kecamatan Lemrub, Rezim Ogan Komering Ilir. Dari hasil percakapan tersebut, diduga pelaksanaan pengambilan manfaat di kota Cahaya Maju Kecamatan Lemembu Peraturan Ogan Komering Ilir merupakan kesepahaman yang dilakukan secara lisan (tidak tersusun) dan pembagian manfaat dilakukan dengan pemahaman terhadap dua orang pemain/maro (secara adil) tanpa mempengaruhi orang ketiga, sedangkan eksekusi dilakukan setelah menuai dan jika terjadi kemalangan, kemalangan itu akan ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Tindakan pembagian hasil sawah di kota Cahaya Maju, Kecamatan Lemembu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah sesuai dengan aturan Islam (by contract) namun ada kelemahan yang tidak melibatkan pengamat dalam pemahaman, dan dalam Dilihat dari peraturan baku penataan di kota Cahaya Maju dilengkapi dengan kecenderungan yang sudah ada sejak lama.
PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF MASLAHAH M. Apriansyah Topan; Arne Huzaimah; Armasito Armasito
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2022): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020 /PA.Plg majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang dengan tenggang waktu selama 6 bulan, selain itu hakim memutuskan dengan menerima dan mengabulkan perkara tersebut walaupun tidak ada izin dari atasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara cerai gugat pegawai negeri sipil (PNS) tanpa izin atasan serta urgensi hakim mengabulkan perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan yang dilihat dari perspektif maslahah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan pertimbangan dasar hukum, hakim mengabulkan gugatan dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat. (2) Jika ditinjau dari perspektif maslahah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح yakni “Meninggalkan Kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”. Kata kunci : Hakim; Perceraian; Izin Atasan; Maslahah
Co-Authors Arne Huzaimah Dea Amilia Zanda Ida Nurlailawati M. Apriansyah Topan Muhamad Harun Qodariah Barkah Rini Anggraini