<![CDATA[Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang memakai jasa notaris sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan bagaimana tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan menggunakan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian dijabarkan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris diharapkan dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga diharapkan adanya pengaturan terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan. Kata Kunci: Honorarium, Pemegang Protokol, Salinan Akta.]]>
