<![CDATA[Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan tanpa ada peraturan lebih lanjut terkait kepemilikan jumlah saham sehingga dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang berimbang dalam hal PT hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham. Kepemilikan jumlah saham yang berimbang mengakibatkan deadlock dalam hal pengambilan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah dalam hal terdapat salah satu pemegang saham yang tidak menyetujui usulan RUPS atau bahkan ketika kedua pemegang saham tersebut berselisih seperti pada contoh kasus Penetapan Pengadilan Nomor: 176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang bagi para pihak dan bagaimana perlindungan hukum pemegang saham pada PT dengan kepemilikan saham berimbang. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan mengenai kepemilikan saham pada PT, menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan pada PT dengan kepemilikan saham berimbang dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham pada perseroan terbatas dengan kepemilikan saham berimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kemudian bahan hukum tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan simpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa UUPT tidak mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu PT, tidak diaturnya kepemilikan saham dalam suatu PT dapat berakibat tidak dapat diambilnya keputusan yang sah dan mengikat dalam RUPS serta perlindungan hukum pada pemegang saham dengan kepemilikan saham berimbang secara tersirat diatur dalam UUPT yaitu meminta pembubaran terhadap PT tersebut. Kata Kunci : Saham berimbang, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham]]>
