Muhammad Reza Saputra
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEAMANAN PENGUNGSI DALAM SUDUT PANDANG REGULASI ISLAM DAN INTERNASIONAL Muhammad Reza Saputra; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of displaced persons is a perplexing problem facing local areas of the world today. Based on a report by the United Nations (UN), by the end of 2011, there were 47.5 million exiles, displaced people or shelter seekers, most of whom were Muslim, one of whom was Rohingya. Islamic regulation greatly influences plans in global regulation regarding the bailout of exiles. Refugee security in accordance with global regulations is set out in the 1951 agreement and the 1967 agreement which regulates the standards and freedoms and commitments of refugees. Islamic rules in the Qur'an Al Hasyr: 9 which contains the standards and privileges of asylum seekers. The rules perceived in Islamic regulations and world regulations are non- refoulement standards, which implies that the state should not remove residency seekers or refugees who enter its territory. These guidelines have become a global regulatory standard and must be implemented by all social groups occupying a particular area or area.
PERAN ASEAN DALAM STABILITAS INTERGRASI EKONOMI DI INDONESIA DI PANDANG DALAM SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Hartana; Muhammad Reza Saputra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peranan ASEAN dalam stabilitas ekonomi di kawasan asia tenggara. Penelitian ini merujuk kepada negara sebagai suatu subjek hukum internasional. Arah kebijakan suatu negara pastinya akan berdampak pada hubungan internasional negara tersebut. Di Indonesia sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan di tuangkan dalam amanat UU NO 37 tahun 1999 yang meyatakan bahwa Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Dalam menjalankan hubungan internasional perlu dilandasi oleh suatu hukum yang mengikat suatu negara dan juga sebagai tujuan dari negara yang melakukan hubungan internasional tersebut, maka dari itu penelitian ini membahas mengenai peran organisasi intenasional, terbentuknnya hukum internasional, kedudukan INGO dan NON INGO serta peran ASEAN sebagai organisasi bangsa-bangsa di kawasan asia tenggara.