M. Taufik Rachman
Univesitas Muhammadiyah Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.062 KB)

Abstract

Perangkat Desa Bukit Tinggi Kec. Gunungsari sebagai aparatur pemerintah desa mempunyai tugas pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan berkembangnya era reformasi dan otonomi daerah. Pelayanan publik di Desa Bukit Tinggi masih menjadi masalah hingga saat ini karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada publik seringkali dianggap belum baik dan memuaskan.Kesadaran perlunya pelayanan publik yang baik dan memuaskan sebenarnya telah tumbuh diri pemerintah sebelum era reformasi, namun belum diikuti dengan pelaksanaan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, efektivitas dan efesiensinya. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan menerima pelayanan itu dalam berbagai persepsi dan kategori yang kontinumnya sangat tidak memusaskan/sangat tidak efektif/effesien, hingga yang terbaik pelayanannya yang dikategorikan pelayanan publik yang prima.
SOSIALISASI PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 1 (2022): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.061 KB)

Abstract

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.Dalam hal ini mitra desa hanya menyediakan agen-agen independent sebagai pengawas pemerintahan desa dan pelayanan public yang ada di desa. Meskipun di desa sudah terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).Selain ingin memperbaiki kualitas pembangunan ekonomi desa, kegiatan ini juga memberikan kontribusi secara detail dalam hal memberikan pemahaman tentang pembangunan desa, penguatan ekonomi desa, pengelolaan bumdes yang efektif dan efisien yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sampai yang terpenting yaitu sikap dari aparatur desa dalam pembangunan desa. Dalam hal ini, salah satu perhatian tim kami adalah memberikan pengetahuan untuk menambah kompetensi pemerintah desa dan pengelola bumdes.
PENYULUHAN DAN SOSIALISASI MENGENAI BAHAYA NARKOTIKA BAGI REMAJA DI DESA TAMBE KECAMATAN BOLO M. Taufik Rachman
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Bangsa akan maju jika para pemuda memiliki karakter nasionalisme. Nasionalisme merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Secara detail, penyebab merosotnya sikap nasionalisme pada diri anak karena berkembangnya zaman globalisasi, yaitu rasa nasionalisme dikalangan generasi muda semakin memudar. Hal ini dapat dibuktikan banyak generasi muda yang lebih memilih kebudayaan negara lain, dibandingkan dengan kebudayaan Indonesia. Mereka lebih senang mengaplikasikan budaya barat dalam kesehariannya, yang secara tidak sadar membuka lebar pintu masuk Narkoba. Karena tren Narkoba dibawa oleh budaya barat bukan budaya Indonesia.Pelaksanaan  Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja pada Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA di Kecamatan Bolo, dalam hal ini Narasumber menyampaikan antara lain definisi Narkoba dan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba.Kegitan dikuti sebanyak 345 Pelajar, Alhamdulillah para siswa dalam mengikuti sosialisasi bahaya Narkoba sangat antusias, sehingga upaya yang kita lakukan ini diharapkan bisa membangun kemampuan dan ketahanan diri dari pengaruh narkoba.Narkoba ini memiliki dampak yang negatif, salah satunya dapat menurunkan kesadaran, yang berujung pada hilang ingatan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu mari kita sama-sama selamatkan generasi muda agar tidak terjerat oleh barang-barang haram seperti narkoba.Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar antara lain kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. BNNP berkomitmen untuk selalu memberikan informasi terkait dengan bahaya narkoba, bagaimana cara menghindari dari bahaya penyalahgunaan narkoba.