<![CDATA[ABSTRAK Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tersebut muncul akibat pengubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, cara penelitian yang dilandasi studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Pengaturan izin lingkungan dalam kegiatan usaha pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan. Semula izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berbasis lisensi sedangkan saat ini lebih kepada izin berbasis risiko. Perubahan konsep tersebut menciptakan dua persepsi dampak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dampak negatif dan positif, akibat standardisasi lebih lanjut pada konsep izin lingkungan dalam kegiatan berbasis risiko yang belum jelas pengaturannya. Kata kunci: cipta kerja; izin; lingkungan. ABSTRACT Changes in environmental permits in business activities as regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation are considered to have more objectives that can improve economic welfare compared to providing environmental protection and management in Indonesia, which was previously regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Environmental Management. The assessment arose due to changing the concept of an Environmental Permit to an Environmental Approval and the weakening of community participation. Such change is a concern for the Indonesian people, especially regarding the application of environmental permits for business activities and their impact on environmental protection and management in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical; the research method is based on a literature study and uses secondary data. The application of environmental permits in business activities after the enactment of the Job Creation Law changed. Initially, environmental permits were in business activities based on licenses, while now they are more risk-based permits. This change in concept creates two perceptions of impacts on environmental protection and management, namely negative and positive impacts, due to further standardization of the concept of environmental permits in risk-based activities whose regulations are not yet clear. Keywords: job creation; environment; permit.]]>
