Farida Hani Sri Wahyuni
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI Delfi Heni Susanti; Dastin Pratiwi; Farida Hani Sri Wahyuni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.586 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.503

Abstract

Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.
Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Farida Hani Sri Wahyuni; Rumzi Samin; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1072

Abstract

Stunting is a lack of nutritional intake with a long duration, starting from pregnancy to 24 months. The prevalence of stunted children recorded at the Tanjungpinang City Health, Population Control, and Family Planning Office increased by 1.3% in 2020 to 3.49% in 2021 and 3.91% in 2022. Based on these data, it can be seen that there has been an increase in stunting cases in Tanjungpinang City. The problem that will be the focus of discussion in this study is how to implement stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office. This study aims to analyze the implementation of stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office.The research approach used in this study is explained using a qualitative approach. The theory used by researchers in implementation uses Soren C. Winter's theory which includes indicators: the behavior of relationships between organizations, the behavior of lower-level implementors (apparatus / bureaucrats) and the behavior of target groups. The implementation of the stunting alleviation program at the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office has been going well, but it is still not optimal. This is because there are still people who do not know about stunting, socialization carried out by puskesmas officers and posyandu cadres has not been thoroughly carried out. However, the response from the community itself is very good or positive, this is because puskesmas officers continue to provide assistance and check regularly. The commitment made by the health Office in collaboration with the Ministry of Religious Affairs made an MOU so that these brides-to-be get IEC (Educational Information Communication) and with the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team at the Tanjungpinang City level, this is nothing but an effort to reduce stunting rates in Tanjungpinang City.