Eka Septian
Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Eka Septian
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.918 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i1.15

Abstract

Tulisan ini tentang peran sentral yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perspektif yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi mapun jurnal terkait dan survei data sekunder bersumber dari Kementerian Koperasi & UMKM dan juga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari studi literatur dan survey data yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa UMK sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia karena fleksibelitas yang tinggi dalam aktivitasnya, menurut data pada tahun 2019, secara kuantitas pangsa pasar didominasi oleh UMK dengan persentase 99,89%, dibandingkan segmentasi usaha menengah dan besar yang hanya 0,11%. UMK menjadi penyumbang dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran dan menciptakan nilai tambah dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Implikasi dari pandemi covid-19 mengakibatkan masalah perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMK yang mengalami penurunan penjualan dan peningkatan pengangguran disebabkan daya beli masyarakat yang turun. Berkenaan dengan hal tersebut, afirmasi peran pemerintah dalam memberikan peluang lebih besar kepada produk lokal dan UMK dengan mengalokasi lebih banyak paket pengadaan, sebanyak 37.113 paket untuk belanja di lingkungan Kemdikbudristek atau dengan nilai pagu Rp 7.844.209.829.149 menjadi potensi partisipasi dari UMK. Partisipasi UMK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kemdikbudristek melalui Bela Pengadaan dan Simpel ditengah kondisi daya beli masyrakat yang turun, adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
Mekanisme Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Pada Tender Pekerjaan Konstruksi Eka Septian
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.999 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.28

Abstract

Tulisan ini mengenai program keselamatan kerja sebagai upaya untuk meminimalisir risiko akibat kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang merupakan salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian bangsa. Perspektif yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi mapun jurnal terkait. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, secara statistik industri konstruksi telah menjadi salah satu industri yang paling berbahaya bagi para pekerjanya, pada tahun 2020 periode Januari hingga Oktober BPJS mencatat terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja, meski secara statistik memiliki risiko cukup besar, tetapi dapat diminimalisir dengan adanya program keselamatan kerja konstruksi. Program tersebut di dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai saat tahapan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Pada tahapan persiapan pengadaan, dilakukan penetapan 1 uraian pekerjaan & 1 identifikasi bahaya oleh PPK. Pada tahapan persiapan pemilihan, dimulai pokja melakukan reviu/kaji ulang dokumen persiapan pengadaan yang disusun PPK dan penetepan persyaratan RKK dituangkan di dalam dokumen pemilihan oleh pokja. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan, dilakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis dan harga setelah lulus kualifikasi. Untuk evaluasi teknis, terkait dengan RKK dievaluasi terhadap 5 elemen SMKK & 1 pakta komitmen serta personel K3 yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan dalam LDP. Pada tahapan pelaksanaan kontrak, setelah selesai dilakukan pemilihan penyedia dilakukan pemutakhiran isian RKK terhadap 5 elemen SMKK.