Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Studies Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Muhammad Islahuddin
Universitas Nurul Jadid Paiton
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Muhammad Islahuddin
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): Politik Hukum dan Hukum Perdata
Publisher : Legal Studies Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Dinamika Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap Perppu. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap Perppu. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian iniberupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum menggunakan metode berfikir deduktif, yang berarti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengansuatu kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan judicial review Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden segera mengisi kekosongan hukum terkait judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Judial review, Perppu, Mahkamah Konstitusi
Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Dusturiyah Muhammad Islahuddin
AHKAM Vol 2 No 2 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v2i2.1732

Abstract

In this study, the author takes the title Judicial review of Government Regulations in Lieu of Laws (PERPPU) by the Constitutional Court from the Fiqh Dusturiyah Perspective. The issue raised in this paper is whether the Constitutional Court has the authority to conduct a judicial review of a Perppu. The research objective of this paper is to find out and study the authority of the Constitutional Court in conducting a judicial review of the Perppu. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the legal political approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Legal research uses the deductive thinking method, which means a method of thinking that begins and begins with general propositions that have been recognized for their truth and ends with a specific conclusion. The results of this study conclude that the Constitutional Court has the authority to examine the Perpu for several reasons. Starting from a sociological and teleological interpretation, it is very likely that the Perpu will contain material that contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or violates people's rights, without being able to be examined before being discussed by the DPR, so it is best if the Constitutional Court can conduct a judicial review of the Perpu. Judicial review of the Perpu by the Constitutional Court is also in the context of upholding the principles of the Indonesian legal state and the supremacy of the constitution. In siyasash fiqh studies, there is a judiciary institution known as the Al-Mazalim Region, which specifically deals with the tyranny of the rulers against the people, including in making policies or laws. The judiciary of the al-Mazalim Region resembles the Constitutional Court in terms of safeguarding people's rights which may be violated through the making of policies or laws. In line with the conclusions above, it is best if the law-making bodies, in this case the DPR and the President, immediately fill in the legal vacuum regarding the judicial review of the Perpu by the Constitutional Court.
Co-Authors