AbstrakPariwisata di Indonesia telah dikembangkan sejak awal tahun 1950-an, namun hingga kini masih sedikit kajian yang membahas kesinambungan historis pariwisata Indonesia serta bagaimana ideologi Pancasila dijadikan materi muatan dalam pembangunan dari waktu ke waktu. Kekosongan kajian ini menjadi dasar untuk membahas perkembangan parwisata pada lima era pemerintahan di Indonesia, yaitu era Soekarno, era Seharto, era Reformasi, era SBY, sampai tiba era Joko Widodo. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode hermeneutika filosofis, dengan unsur-unsur: interpretasi, deskripsi, dan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ideologi Pancasila secara konsisten digunakan dalam prroyeksi pembangunan pariwsata Indonesia. Meskipun era kepemimpinan berganti karena berbagai problematika sosial-politik, namun materi muatan ideologi Pancasila dijadikan konstruksi kebijakan untuk membangun kredibilitas pariwisata Indonesia di mata publik internasional.Kata Kunci: pariwisata, pancasila, kebijakan, pembangunan. AbstractTourism in Indonesia has been developed since the early 1950s, but until now there are still few studies that discuss the development of Indonesian tourism and how the Pancasila ideology is used as content material in development from time to time. The void of this study becomes the basis for discussing the development of tourism in five eras of government in Indonesia, namely the Soekarno era, the Suharto era, the Reformation era, the SBY era, until the Joko Widodo era. The method used in this article is a philosophical hermeneutic method, with the following elements: interpretation, description, and comparison. The results show that the Pancasila ideology is consistently used in the projection of Indonesian tourism development. Although the era of leadership changed due to various socio-political problems, the material containing the Pancasila ideology was used as a policy construction to build the credibility of Indonesian tourism in the eyes of the international public.Keywords: tourism, Pancasila, policy, development.