Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi
Rifka Putri Kaifa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Praperadilan Dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Rifka Putri Kaifa
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Mahupiki April 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.745 KB) | DOI: 10.51370/jhpk.v2i1.11

Abstract

ekuasaan penyidikan merupakan salah satu bagian dari subsitem peradilan pidana. Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan ada pada tataran pembantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai Kordinator Pengawas (Korwas). Permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimana prosedur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP dan aturan pelaksanaannya dan apakah pertimbangan hakim praperadilan pada Putusan Nomor 5/Pid/Prap/2018/PN.Srg terhadap peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan. Dari penulisan skripsi ini diperoleh hasil penelitian mengenai prosedur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP dan aturan pelaksanaannya dan pertimbangan hakim praperadilan dalam putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Srg telah keliru dalam berpendapat mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan PPNS dengan Korwas.
Co-Authors